BANDUNG, TINTAHIJAU.com – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam menekan praktik pinjaman rentenir menunjukkan hasil signifikan. Melalui Program Kampung Bersih Rentenir (KBR) yang berjalan sejak 2022, ketergantungan masyarakat terhadap rentenir tercatat turun drastis hingga 51,54 persen per November 2025.
Festival Kampung Bersih Rentenir (KBR) 2025 yang digelar Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Bandung pada Kamis (11/12) di Nara Park, Ciumbuleuit, menjadi ajang pemaparan capaian program tiga tahunan tersebut. Kegiatan bertema “Mewujudkan Kemandirian, Merdeka dari Rentenir, Sejahtera Bersama Bandung Utama” itu dihadiri pimpinan DPRD Kota Bandung, OJK Jawa Barat, perbankan, PT PNM Madani, Baznas, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Capaian Program KBR: Literasi Keuangan Meningkat, Rentenir Kian Terpinggirkan
Sejak dibentuknya Satgas Anti Rentenir pada 2017, Pemkot Bandung telah menangani 1.590 pengaduan terkait rentenir. Puncak keberhasilan terlihat sejak program KBR menjadi agenda unggulan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada 2022.
Data Diskopukm mencatat:
- Literasi keuangan masyarakat naik dari 34,75 persen menjadi 41,05 persen
- Pemahaman masyarakat mengenai akses lembaga keuangan formal meningkat
- Rasio akses terhadap lembaga keuangan naik dari 30,86 persen menjadi 93,21 persen
Selain itu, telah terbentuk 14 kelompok KBR dengan 477 anggota aktif. Sebanyak 32 produk unggulan ditampilkan pada festival, disertai terbitnya 281 Nomor Induk Berusaha (NIB), 70 sertifikat halal, 11 PIRT, serta 57 fasilitas kemasan.
Pembiayaan bagi warga difasilitasi hingga 102 orang dengan total mencapai Rp167.950.000. Program ini juga mendorong tabungan kelompok senilai Rp68.601.800, melibatkan 48 program kolaborasi, serta 114 kegiatan pemasaran.
Ekspansi KBR ke Seluruh Kecamatan pada 2027
Kabid Pengawasan Koperasi Diskopukm Kota Bandung, Tris Avianti, menjelaskan bahwa KBR dirancang dalam tiga tahap: aktivasi, keberlanjutan, dan kemandirian.
Program KBR dimulai pada 2023 di dua kecamatan. Pada 2024, program memasuki tahap keberlanjutan. Hingga akhir 2025, KBR telah terbentuk di 14 kecamatan. Pemkot menargetkan seluruh 30 kecamatan memiliki KBR pada 2027.
“Dari 30 kecamatan, kita baru 14. Tahun depan insya Allah bertambah lagi tujuh kecamatan,” ujar Tris.
Ia menegaskan bahwa festival bukan sekadar ajang pamer produk, tetapi ruang untuk memaparkan hasil pembinaan. “Anggota KBR rata-rata awalnya punya usaha, tetapi belum memiliki legalitas. Setelah KBR masuk, legalitas lengkap dan kualitas produk meningkat,” katanya.
Pendampingan Terstruktur, Masyarakat Capai Kemandirian
Sebagai mitra pendamping, The Local Enabler (TLE) Comprov menyampaikan bahwa pihaknya turut memperkuat ekosistem pemberdayaan masyarakat agar terbebas dari rentenir. Pembinaan mencakup edukasi keuangan, pembuatan produk, pemasaran, hingga pengelolaan media sosial.
“Pelatihan diberikan tiap bulan. Pendampingan dilakukan intensif agar masyarakat berdaya tanpa ketergantungan,” ujar Rizqi Abdul Hafidh dari TLE Comprov.
Tris menambahkan bahwa keberhasilan program tidak lepas dari kolaborasi lembaga keuangan, pemerintah, dan komunitas. “Gerakan anti rentenir ini bukan hanya program, tetapi gerakan bersama. Tujuannya memotong rantai rentenir dan meningkatkan kemandirian ekonomi warga,” tegasnya.
