SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Persoalan sampah masih menjadi tantangan klasik yang belum terselesaikan di Kabupaten Subang. Ketua Fraksi PDIP DPRD Subang, H. Adik, menyoroti sejumlah penyebab utama yang membuat masalah ini terus berlarut, mulai dari perilaku masyarakat hingga keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah.
“Sampah ini bukan persoalan baru, tapi hingga hari ini belum tuntas. Salah satunya karena masyarakat masih buang sampah sembarangan, armada pengangkut yang terbatas dan sudah tua, serta minimnya tempat pembuangan sementara (TPS),” ujar H. Adik.
Ia mengakui bahwa pemerintah daerah sudah melakukan berbagai upaya edukasi dan sosialisasi terkait pengelolaan sampah. Namun, menurutnya, perubahan perilaku masyarakat memang tidak bisa instan.
“Pemerintah tidak kurang-kurangnya melakukan sosialisasi. Tapi faktanya, masyarakat kita tidak semudah itu berubah. Maka dibutuhkan strategi yang lebih menyentuh dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Sebagai solusi jangka panjang, H. Adik mendorong penerapan sistem teknologi modern untuk pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan produk bernilai ekonomi, seperti pupuk organik, biogas, hingga briket.
“Teknologi harus kita manfaatkan. Tapi tentu kita juga maklum, dengan luasnya wilayah Subang dan keterbatasan anggaran, hal ini perlu dimulai secara bertahap. Misalnya dijadikan proyek percontohan di tiap-tiap Dapil, dari total 7 Dapil yang ada,” terang politisi PDIP ini.
Selain teknologi, ia juga mendorong optimalisasi bank sampah di tingkat desa. Bank sampah tidak hanya menjadi tempat menampung sampah, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah yang memiliki nilai jual.
“Bank sampah harus dihidupkan kembali dan didampingi pemerintah. Supaya masyarakat tertarik, karena ada nilai ekonomi yang bisa didapat. Ini juga jadi bentuk pemberdayaan,” ungkapnya.
Tak kalah penting, kata H. Adik, adalah penguatan infrastruktur, khususnya penambahan armada pengangkut sampah yang saat ini masih sangat kurang dan tidak merata di tiap kecamatan.
H. Adik menegaskan bahwa penanganan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Semua pihak harus terlibat aktif, mulai dari masyarakat, tokoh lingkungan, hingga pihak swasta.
“Kalau hanya mengandalkan pemerintah, tidak akan cukup. Ini PR kita bersama. Butuh kolaborasi, komitmen, dan kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan lingkungan,” pungkasnya.
