BANDUNG, TINTAHIJAU.COM – Penolakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terhadap kebijakan pemerintah pusat yang mengizinkan rapat pemerintahan di hotel mendapat dukungan penuh dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono.
Keduanya sepakat bahwa pengeluaran anggaran untuk kegiatan rapat di hotel bukanlah prioritas, apalagi di tengah kondisi keuangan daerah yang masih belum stabil pascapandemi.
Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebelumnya mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan pemerintah daerah kembali menyelenggarakan rapat dan kegiatan dinas lainnya di hotel.
Tujuan kebijakan ini adalah untuk membantu sektor perhotelan bangkit dari keterpurukan akibat pandemi, serta mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri perhotelan.
Namun, kebijakan ini justru menuai kritik dan penolakan dari sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang memilih tidak mengikuti kebijakan tersebut. Menurutnya, penggunaan hotel untuk kegiatan pemerintahan tidak lagi relevan dan justru bisa menghamburkan anggaran daerah.
“Terkait dengan kebijakan yang kembali memperbolehkan aparat pemerintah daerah untuk mengadakan rapat di hotel, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan untuk tidak mengikuti kebijakan tersebut,” tegas Dedi Mulyadi dalam keterangannya.
Ia bahkan meminta seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk menggunakan fasilitas yang sudah tersedia di kantor pemerintahan masing-masing, sehingga anggaran dapat dialokasikan untuk program-program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Dukungan pun datang dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono. Ia menyebut bahwa kebijakan Pemprov Jabar ini sangat tepat dan menunjukkan keberpihakan pada efisiensi serta pelayanan yang berorientasi pada rakyat.
“Rapat bisa dilakukan di pinggir sawah, sungai, gorong-gorong, pemukiman kumuh, pinggir laut, atau bahkan tempat sampah. Justru di situ kita bisa melihat langsung kondisi masyarakat. Itu akan lebih efektif dan menyentuh akar masalah,” ungkap Ono Surono, Jumat (13/6).
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyampaikan bahwa saat ini Pemprov Jabar memang tidak memiliki alokasi anggaran untuk menyelenggarakan rapat di hotel. Ia menekankan bahwa kreativitas birokrasi harus diarahkan pada efisiensi dan keberpihakan terhadap rakyat, bukan pada gaya hidup mewah dalam menyelenggarakan pemerintahan.
“Kita harus realistis dengan kondisi keuangan daerah. Kalau tidak ada anggaran, jangan dipaksakan. Banyak cara kreatif untuk tetap menjalankan pemerintahan tanpa harus membebani keuangan daerah,” tambahnya.
Polemik mengenai tempat penyelenggaraan rapat ini memunculkan perdebatan yang lebih luas mengenai skala prioritas penggunaan anggaran. Di saat beberapa daerah masih sibuk menambal defisit dan mengatur ulang prioritas belanja, kebijakan penggunaan hotel untuk rapat dinilai tidak tepat waktu dan berpotensi mengundang pemborosan.
Sikap tegas Dedi Mulyadi dan Ono Surono ini mendapat tanggapan positif dari sejumlah kalangan. Beberapa pengamat menyebut, langkah keduanya merupakan cerminan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat dan menunjukkan empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit.
Dalam pernyataannya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus diarahkan untuk sektor-sektor penting yang menyentuh langsung masyarakat. Mulai dari perbaikan jalan rusak, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pengendalian inflasi di tingkat desa.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran bisa memberikan manfaat nyata bagi warga Jawa Barat,” tegasnya.
