SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Ketimpangan akses pendidikan tingkat menengah atas di Kabupaten Subang semakin mencemaskan. Di tengah semangat pemerataan pendidikan, masih banyak kecamatan di Subang yang belum memiliki satu pun Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri. Realitas ini bukan hanya mencerminkan ketertinggalan infrastruktur pendidikan, tetapi juga menambah tekanan bagi ribuan siswa dan orang tua setiap tahunnya.
Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Encep Sugiana. Menurutnya, kekurangan SMA dan SMK Negeri merupakan pekerjaan rumah yang hingga kini belum terselesaikan oleh pemerintah provinsi, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi seperti Subang.
“Di sejumlah kecamatan di Subang, masih belum ada SMA atau SMK Negeri. Ini jelas menjadi masalah besar dan harus segera ditangani,” ujar Encep saat ditemui di sela kegiatan resesnya.
Encep menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebenarnya sudah menyadari persoalan ini dan tengah berupaya menutup kekurangan tersebut. Salah satunya dengan memprioritaskan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), penambahan ruang kelas, dan rehabilitasi ruang belajar yang rusak. Namun, ia mengakui bahwa keterbatasan anggaran membuat proses ini berjalan lambat.
“Pak Gubernur sekarang sedang mengejar kekurangan sekolah ini. Tapi karena anggaran terbatas, kita tidak bisa menyelesaikan semuanya dalam satu tahun,” ujarnya.
Bahkan untuk solusi jangka pendek, lanjut Encep, pemerintah telah menerapkan kebijakan menambah kuota siswa di sekolah-sekolah negeri penyangga yang berdekatan dengan wilayah kekurangan. Sekolah tersebut bisa diberikan tambahan 4 siswa per rombongan belajar (rombel), namun Encep menilai kebijakan ini hanya solusi tambal sulam.
“Tambahan 4 kursi per kelas itu tetap belum bisa menutupi masalah besarnya, yaitu ketidakseimbangan antara jumlah siswa dan kapasitas sekolah negeri yang ada,” tegasnya.
Fenomena ini semakin pelik karena minat siswa untuk melanjutkan ke sekolah negeri tetap tinggi setiap tahunnya. Namun, daya tampung sekolah negeri tidak bertambah signifikan, sehingga banyak siswa akhirnya harus mengalihkan pilihan ke sekolah swasta.
“Mayoritas siswa sebenarnya ingin masuk ke SMA atau SMK Negeri, tapi karena kuota terbatas, banyak yang tidak tertampung,” kata Encep.
Bagi keluarga yang mampu, sekolah swasta bisa menjadi alternatif. Namun bagi masyarakat kurang mampu, pilihan ini kadang tidak realistis karena biaya pendidikan di sekolah swasta umumnya lebih tinggi dan belum sepenuhnya ditopang oleh pemerintah.
Dalam kondisi ini, Encep menyarankan agar Pemprov Jabar memperluas peran strategis sekolah swasta dengan memberikan dukungan nyata, terutama dalam bentuk bantuan operasional pendidikan. Ini penting untuk mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa.
“Bantuan pemerintah kepada sekolah swasta harus diperbesar. Tujuannya agar biaya operasional mereka tidak sepenuhnya dibebankan ke orang tua murid,” ungkapnya.
Menurut Encep, jika sekolah swasta juga mendapat perhatian serius dari pemerintah, maka mereka bisa berkembang dan menjadi mitra kuat dalam mendukung pemerataan pendidikan, sekaligus menekan angka putus sekolah.
“Sekolah swasta pun harus dibantu agar bisa maju sebagaimana sekolah negeri. Karena yang tidak tertampung di negeri pasti larinya ke swasta. Kalau swasta kuat, pendidikan pun ikut terbantu,” pungkasnya.
Kondisi kekurangan sekolah negeri bukan isu baru di Subang, tapi belum ada langkah konkret yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan terus bertambahnya jumlah lulusan SMP setiap tahun, sementara kapasitas sekolah negeri stagnan, maka jurang ketimpangan akses pendidikan akan terus melebar.
Kini, masyarakat Subang berharap, suara-suara seperti yang disuarakan Encep Sugiana bisa menjadi pemicu lahirnya kebijakan nyata. Bukan sekadar wacana di atas meja, tetapi berupa anggaran dan pembangunan fisik sekolah yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat bawah.
