JAKARTA, TINTAHIJAU.COM – Pemerintah menetapkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 sebanyak 350.000 unit rumah subsidi. Jumlah ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah dan menjadi tonggak penting di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025). Rapat tersebut dihadiri perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Badan Bank Tanah, SMF, dan BP Tapera.
“Kuota FLPP 350.000 unit merupakan bukti nyata dari kebijakan pro rakyat yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah layak huni dan berkualitas,” ujar Menteri PKP.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga guna menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Kementerian PKP tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus membentuk “super team” bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Bank Tanah, SMF, dan BP Tapera.
Menteri PKP juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyaluran KPR FLPP. Ia mengingatkan pihak perbankan agar tidak menyimpan dana APBN tanpa realisasi, melainkan menyalurkan tepat sasaran.
Berdasarkan data BP Tapera, realisasi penyaluran FLPP pada kuartal I 2025 telah mencapai 53.874 unit. Jumlah ini melonjak 1.173,92 persen dibanding kuartal I 2024 yang hanya mencapai 4.229 unit.
“Ini adalah sejarah penting yang menunjukkan kehadiran negara dalam membantu masyarakat memiliki rumah pertama melalui KPR FLPP,” tegasnya.
Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rional Silaban menegaskan kesiapan pemerintah dalam mendukung program ini. “Kementerian Keuangan siap mengalokasikan anggaran FLPP untuk 350.000 rumah. Tapi, diperlukan kepastian dari sisi suplai agar semua unit bisa terserap,” ungkapnya.
Menurut Rio, anggaran APBN untuk FLPP melalui BP Tapera akan ditingkatkan dari Rp 18,7 triliun menjadi lebih dari Rp 30 triliun. Selain itu, Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk SMF juga akan naik dari Rp 4,8 triliun menjadi lebih dari Rp 6,2 triliun.
“Kami tidak ingin dana hanya disimpan di bank, tapi harus diwujudkan menjadi rumah nyata yang bermanfaat bagi rakyat,” ujarnya.
Pemerintah juga akan menginventarisasi aset properti negara, termasuk eks BLBI, dan membuka peluang bagi pengembang yang berminat untuk membantu penyediaan rumah subsidi.
