Dedi Mulyadi Minta Pemerintah Segera Salurkan Dana untuk Warga Terdampak Corona

SUBANG, TINTAHIJAU.com- Anggota DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan, pemerintah masih memiliki kecukupan anggaran untuk menanggulangi dan mencegah dampak corona. Anggaran dalam postur APBN masih aman untuk membiaya itu. Caranya adalah dengan melakukan realokasi anggaran di setiap kementerian.

Menurut Dedi, di kementerian masih banyak anggaran belanja rutin pegawai, yang beberapa di antaranya untuk perjalanan dinas, seminar dan kegiatan lain di luar penggajian.

"DPR sepakat tunda perjalanan dinas, seminar, FDG (forum diskusi grup) dan lainnya. Kementerian juga kalau itu disisir jumlahnya besar. Bisa dialokasikan untuk penanggulangan corona," kata Dedi dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (31/3/2020).

BERITA LAINNYA:

Bupati Anne Ratna Pastikan Purwakarta Tidak Akan Lockdown

Basmi Kelelawar untuk Cegah Virus Korona, Dedi Mulyadi: SE Bupati Subang Keliru

Dedi Mulyadi: Evaluasi Semua Izin Pertambangan Berdampak Bencana



Belum lagi anggaran di belanja modal banyak yang bisa digeser untuk penanganan corona. Kata Dedi, di setiap kementerian, anggaran yang ditunda tahun depan bisa digeser. Misalnya, anggaran untuk pilkada serentak digeser dahulu untuk penanganan wabah corona.

Selain di pemerintah pusat, lanjut Dedi, anggaran juga bisa didapat dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga desa. Mekanisme pengambilannya sama dengan pusat. Dana kegiatan yang bisa ditunda, dialokasikan untuk penangan corona. Begitu juga di desa.

Menurut Dedi, pemerintah desa itu memiliki anggaran dari Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar. Sebagian dananya bisa dialokasikan untuk menangani dampak corona. "Di desa, dananya Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar. Itu untuk kebutuhan makan rakyat bisa," kata wakil ketua Komisi IV ini.

Dedi mengatakan, saat ini ada beberapa kriteria warga yang berhak menerima bantuan. Kriteria pertama adalah rakyat miskin dan janda. Mereka sudah mendapat bantuan rutin dari pemerintah pusat melalui program keluarga harapan (PKH) dan dana bantuan pangan non tunai (BPNT).

"Kriteria ini sudah jelas, anggarannya sudah ada karena termasuk program rutin," katanya.

Kriteria selanjutnya adalah mereka yang terdampak langsung corona. Yaitu mereka yang tidak bisa mencari nafkah karena harus tinggal di rumah seperti pedagang keliling, buruh harian pabrik UMKM, dan sejenisnya. Nah, kriteria baru ini menjadi kewajiban pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan desa.

Ketiga pemerintah ini menyisihkan anggaran untuk membantu pemenuhan kebutuhan warga dari kriteria ini. Nanti ketiga pemerintahan itu juga mendapat bantuan dari pergeseran anggaran di kementerian dan pemotongan gaji menteri, DPR, dan pejabat PNS.

Terkait calon penerima, Dedi menyatakan datanya sudah ada di desa. Menurutnya, pemerintah desa sudah memiliki data kependudukan walaupun belum lengkap. Tinggal klik saja mana kriteria yang layak dibantu, dan mana yang tidak.

Disebutkan bahwa kriteria warga yang tak layak dibantu adalah PNS, TNI/Polri, pegawai BUMN dan pegawai tetap perusahaan swasta.

"Misalnya, jumlah KK di daerah, 200.000 KK. Di antaranya ASN, TNI/Polri dan pegawai tetap perusahaan swasta 20.000 KK. Lalu penerima PKH dan BPNT 80.000 KK. Tinggal sisanya, 100.000 KK bantuannya dibagi dua antara pemprov dan kota. Desa juga bisa bantu," kata Dedi.

Dedi yakin jika pola itu dipakai, maka sebenarnya pemerintah cukup memiliki anggaran untuk menjamin kehidupan masyarakat selama tinggal di rumah dalam kondisi wabah corona ini.



FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
IG & YT: TINTAHIJAUcom
E-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.


Twitter Update

Ikuti Tips Cara Negosiasi Gaji Saat Wawancara Kerja https://t.co/hyrE7CKnWi
Syintia Tri H, Pegawai Cantik di Kantor Disnakertras Subang https://t.co/7BuGHeBGMP
Robert Alberts: Kondisi Fisik Pemain Persib Tidak Ada Masalah Pasca Lebaran https://t.co/7SOaJjE8e9
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter