JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rencana strategis pemerintah untuk memperkuat program bantuan sosial (bansos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR pada Selasa (27/08/2024), Sri Mulyani mengumumkan alokasi anggaran mencapai Rp504,7 triliun untuk program bansos yang akan dilaksanakan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sri Mulyani menekankan bahwa penguatan perlindungan sosial merupakan bagian integral dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
“Penguatan perlindungan sosial untuk sepanjang hayat dalam rangka membangun demografi Indonesia menuju aging society mulai dilakukan dengan melaksanakan perlindungan sosial sepanjang hayat,” jelas Menkeu seperti dikutip dari situs Kemenkeu.
Dalam rencana APBN 2025, pemerintah akan melanjutkan dan memperkuat beberapa program bantuan sosial yang telah ada, antara lain:
- Program Keluarga Harapan (PKH)
- Kartu Sembako
- Program Indonesia Pintar (PIP)
- Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah
- Kartu Kesejahteraan
Selain melanjutkan program-program tersebut, pemerintah juga berencana untuk melakukan sinergi dan integrasi bantuan sosial melalui kartu kesejahteraan yang baru. Sri Mulyani juga menekankan pentingnya program graduasi dari kemiskinan dalam skema perlindungan sosial. “Kita juga menekankan program graduasi dari kemiskinan di dalam program perlindungan sosial,” tambahnya.
Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek tetapi juga untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Penguatan program bantuan sosial ini sejalan dengan visi jangka panjang Indonesia menuju tahun 2045, dengan investasi pada bidang SDM dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi nasional.
Sumber: KOMPAS
