JAKARTA, TINTAHIJAUCOM – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menerima sejumlah kepala daerah dari Provinsi Jawa Barat dalam sebuah pertemuan strategis membahas program perumahan bersubsidi.
Turut hadir Sekda Jawa Barat Kang Herman Suryatman, Bupati Majalengka Eman Suherman, Bupati Subang Reynaldi Putra, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Bupati Cianjur dr. Wahyu, Bupati Indramayu Lucky Hakim, Wali Kota Depok Supian Suri, Sekda Purwakarta, Asda II Jawa Barat, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Maruarar menyampaikan komitmen pemerintah pusat terhadap program rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Jawa Barat.
“Untuk Jawa Barat istimewa, saya alokasikan sebanyak 10.000 unit rumah subsidi FLPP sebagai tahap awal. Program ini akan segera ditindaklanjuti melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi serta bupati dan wali kota se-Jawa Barat dalam waktu dekat,” ujar Maruarar.
Ia menambahkan, program ini terbuka bagi masyarakat di luar PNS, TNI, dan Polri—termasuk pegawai BUMN, pelaku UMKM, dan pekerja sektor informal seperti pedagang makanan tradisional hingga seniman lokal.
“Dengan DP hanya 1% dan bunga tetap 5%, program ini sangat terjangkau. Misalnya, untuk rumah seharga sekitar Rp170 juta, cicilan bisa dipilih antara 10, 15, hingga 20 tahun. Bandingkan dengan bunga komersial yang kini mencapai 12–13%,” jelasnya.
Maruarar menyebut program ini merupakan bagian dari terobosan besar Presiden Prabowo Subianto dalam bidang perumahan. “Serapan di Jawa Barat selama ini paling tinggi. Dengan kuota nasional mencapai 350.000 unit, ini peluang luar biasa bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa alokasi perumahan untuk MBR di provinsinya cukup besar.
“Alokasi untuk Jawa Barat mencapai 80.000 unit. Namun saat ini, realisasi baru mencapai 21.000 unit. Kami mendorong masyarakat untuk segera memanfaatkan program ini melalui skema KPR Sejahtera FLPP,” kata Herman.
Ia menekankan pentingnya sosialisasi dan percepatan realisasi agar lebih banyak warga Jawa Barat dapat memiliki hunian layak dan terjangkau.
