SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program Pembiayaan Mikro Perumahan Melawan Rentenir.
Kegiatan tersebut berlangsung di Lembur Pakuan, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Selasa (22/07/2025), dan dihadiri langsung oleh Menteri Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Bupati Subang Reynaldy Putra Andita, S.IP.
Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menghadirkan solusi konkret terhadap praktik rentenir yang kerap menjerat masyarakat kecil.
“Selama ini masyarakat memilih meminjam dari rentenir karena prosesnya cepat, tapi bunganya bisa mencapai 30 persen per bulan. Negara harus hadir dan menciptakan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegas Menteri Maruarar.
Ia menjelaskan bahwa program ini ditujukan sebagai alternatif formal, terutama bagi masyarakat sektor informal yang kesulitan mengakses layanan perbankan. Skema pembiayaan dirancang dengan cicilan ringan dan proses mudah, berfokus pada pembangunan rumah di atas tanah keluarga yang banyak ditemukan di pedesaan.
“Tanpa pembebasan lahan, biaya pembangunan bisa ditekan, cicilan lebih ringan, dan warga tetap tinggal di kampungnya sendiri,” kata Maruarar yang akrab disapa Bang Ara.
Turut mendukung program ini, Direktur Operasional PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Sunar Basuki menekankan bahwa pemberdayaan perempuan prasejahtera dan pelaku usaha mikro menjadi bagian penting dari upaya pembangunan sosial dan ekonomi.
“PNM tidak hanya memberikan pinjaman, tapi juga pelatihan agar pelaku usaha, khususnya ibu-ibu, bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas usahanya,” jelasnya.
Menurutnya, kolaborasi ini bukan fokus pada kredit perumahan secara langsung, melainkan mendukung usaha produktif masyarakat lewat perbaikan tempat usaha.
“Kami bantu renovasi tempat usaha agar lebih menarik dan bersih, supaya omset ibu-ibu pelaku usaha bisa meningkat,” ujarnya.
Dari sisi penyediaan hunian, Komisioner BP Tapera, Heru Sugiono menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen mewujudkan pembiayaan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, agar bisa tinggal di rumah yang layak dan terjangkau,” tandas Heru.
Wakil Kepala Staf Kepresidenan RI, Muhammad Qodari, menyebut program ini sebagai bagian dari cita-cita besar Presiden Prabowo yang menargetkan pembangunan tiga juta rumah setiap tahun.
“Pak Prabowo ingin setiap rakyat bisa punya rumah. Ini PR besar bangsa yang harus diselesaikan, terutama di desa-desa,” ujarnya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut mengkritisi fenomena Bank Emok—istilah lokal bagi praktik rentenir berkedok koperasi yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi dan sistem cicilan harian.
“Pinjam Rp1 juta, terimanya cuma Rp900 ribu. Sisanya potongan. Tapi besoknya sudah harus nyicil, bunganya bisa 10 sampai 20 persen. Kalau gagal bayar, mereka terjebak ke Bank Keliling, terus ke MBK, dan seterusnya. Ini lingkaran setan,” terang Dedi.
