JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Pemerintah tengah mempertimbangkan kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2025 lebih awal guna mengurangi kepadatan arus mudik. Wacana ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Jumat (24/1).
Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyusun strategi lintas sektor demi memastikan kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan angkutan selama periode mudik dan arus balik Lebaran. Salah satu fokus utama adalah waktu pembayaran THR yang diharapkan dapat memberikan masyarakat keleluasaan dalam merencanakan perjalanan mudik.
“Pembayaran THR lebih awal diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menentukan waktu dalam melakukan perjalanan mudik Lebaran,” ujar Dudy, sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenhub pada Sabtu (25/1).
Tantangan Libur Panjang dan Dua Hari Besar Berdekatan
Momentum Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 29 Maret 2025 dan Idulfitri yang diperkirakan pada 31 Maret–1 April 2025 menjadi perhatian utama. Libur panjang ini diprediksi akan meningkatkan pergerakan masyarakat secara signifikan, sehingga berpotensi memicu lonjakan kepadatan di jalan raya dan berbagai moda transportasi.
“Masa libur panjang akan berdampak signifikan pada lonjakan pergerakan masyarakat. Selain itu, tanggal mulai dan selesainya libur akan memengaruhi tingkat kepadatan selama masa angkutan Lebaran nanti, termasuk puncak arus mudik dan arus balik,” tambah Dudy.
Strategi Kemenhub untuk Mudik Lebaran 2025
Dalam pertemuan tersebut, Menhub memaparkan sejumlah strategi untuk mendukung kelancaran mudik, di antaranya:
- Implementasi Buffer Zone: Mengurai kemacetan di akses menuju Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni.
- Optimalisasi Terminal: Meningkatkan pemanfaatan terminal untuk maskapai bertarif rendah guna menekan harga tiket pesawat.
- Layanan Direct Train: Menyediakan layanan kereta api langsung dengan mempertimbangkan kesiapan lokomotif dan masinis.
- Program Mudik Gratis: Memberikan fasilitas mudik gratis kepada masyarakat.
- Digitalisasi Tiket: Menerapkan sistem tiket digital di seluruh moda transportasi.
Dengan langkah-langkah ini, Menhub berharap pelayanan mudik Lebaran 2025 bisa lebih baik dari Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025, yang berhasil mencatat tingkat kepuasan pengguna hingga 86 persen berdasarkan survei dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada.
Wacana Work from Anywhere (WFA)
Selain pembayaran THR lebih awal, pemerintah juga mengusulkan kebijakan Work from Anywhere (WFA) mulai 24–27 Maret 2025 untuk mengurai kepadatan menjelang libur Nyepi dan Idulfitri. Kebijakan ini memanfaatkan pola kerja fleksibel yang sudah diterapkan oleh beberapa instansi, seperti KemenPANRB yang menerapkan WFA hingga 60 persen.
“Dengan teknologi yang lebih canggih sekarang, ini memungkinkan diterapkan di sektor birokrasi dan pendidikan, meskipun ada beberapa industri yang memang tidak bisa,” jelas Dudy.
Sebagai tindak lanjut, Kemenhub akan melakukan survei untuk menentukan sektor industri yang dapat menerapkan WFA. Langkah ini diharapkan dapat mendukung kelancaran arus mudik dan memastikan kebijakan berjalan optimal.
Harapan untuk Lebaran 2025
Melalui kolaborasi antarinstansi, pemerintah optimistis angkutan Lebaran 2025 dapat berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dudy menyatakan, “Alhamdulillah, survei dari UGM menunjukkan 86 persen masyarakat puas dengan layanan Nataru kemarin. Ini menjadi catatan berharga, karena saat Lebaran nanti jumlah penduduk yang melakukan perjalanan diperkirakan jauh lebih banyak.”
Dengan strategi yang telah direncanakan, pemerintah berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan efisien.
