JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Pemerintah tengah mempertimbangkan langkah pembatasan terhadap game online menyusul peristiwa ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat di kediaman presiden, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).
Prasetyo menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo turut memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melaporkan perkembangan terbaru penyelidikan kasus ledakan di sekolah tersebut. Selain itu, Prabowo juga menyoroti dampak negatif dari game online terhadap perilaku generasi muda.
“Beliau tadi menyampaikan bahwa kita harus memikirkan langkah pembatasan dan mencari solusi atas pengaruh-pengaruh negatif dari game-game online,” ujar Prasetyo Hadi dalam siaran Kompas TV, Minggu (9/11).
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo menilai sebagian game online mengandung unsur yang berpotensi memberi pengaruh buruk bagi remaja. “Tidak menutup kemungkinan di beberapa game online terdapat hal-hal yang kurang baik, yang bisa mempengaruhi generasi kita ke depan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan Presiden menekankan pentingnya menumbuhkan kepedulian sosial di kalangan anak muda melalui kegiatan positif seperti Karang Taruna dan Pramuka. Upaya tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif untuk membangun karakter generasi penerus bangsa.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengapresiasi langkah cepat semua pihak dalam menangani insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta, baik dalam penanganan korban maupun proses penyelidikan.
“Beliau menyampaikan terima kasih karena penanganan terhadap korban sangat cepat, begitu juga dengan penyelidikan di lokasi kejadian yang berjalan sigap,” kata Prasetyo.
Sebelumnya, Indonesia disebut sebagai salah satu pasar terbesar dunia untuk game online, dengan nilai potensi ekonomi mencapai Rp36 triliun. Namun, meningkatnya kekhawatiran akan dampak sosial dan psikologis dari game online kini mendorong pemerintah untuk meninjau ulang regulasi di sektor tersebut.
