SUMEDANG, TINTAHIJAU.com — Pemerintah Kabupaten Sumedang mengambil langkah cepat pasca insiden keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi pekan lalu. Untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang, Pemkab menurunkan tim sanitarian dan ahli gizi guna mendampingi pelaksanaan program di lapangan.
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menyampaikan bahwa pendampingan ini akan diperkuat dengan keterlibatan kepala desa dan camat di setiap wilayah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen penuh pemerintah daerah dalam menjamin kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan kepada para siswa.
“Mereka akan mendapat pengawalan dari kepala desa dan camat. Kami berkomitmen keracunan yang terjadi pekan lalu tidak boleh terulang lagi,” tegas Bupati Dony, Senin (29/9).
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan meningkatkan intensitas pengawasan serta memastikan pemenuhan standar di bidang pengolahan dan distribusi makanan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh anak-anak sekolah penerima manfaat program MBG.
Bupati Dony juga menegaskan bahwa Pemkab Sumedang tetap berkomitmen mendukung penuh kelanjutan program MBG, yang dinilainya sebagai program yang sangat penting bagi masa depan generasi muda.
“Program MBG ini bagus dan mulia, untuk menjadikan anak Indonesia sehat, kuat, dan cerdas melalui asupan makanan bergizi. Karena itu, program ini harus dijalankan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa evaluasi merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah dalam memastikan kesuksesan program MBG. Evaluasi tersebut mencakup aspek keamanan, kebersihan, dan kelayakan makanan yang disajikan kepada siswa.
“Kami akan terus mengawal ini dan menyukseskan program MBG. Kasus ini menjadi pembelajaran bagi kami, dan tentunya kami akan lebih intensif lagi dari sisi monitoring dan evaluasi,” kata Dony.
Sebelumnya, sejumlah pihak sempat mendesak penghentian program MBG pasca insiden keracunan. Namun, Pemkab Sumedang dan berbagai elemen masyarakat menolak desakan tersebut, dengan alasan bahwa masyarakat luas justru akan dirugikan jika program dihentikan.
