JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai bahwa tuntutan Forum Purnawirawan TNI-Polri untuk memberhentikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki urgensi. Ia menegaskan bahwa saat ini pemerintah sedang berjalan dan membutuhkan stabilitas untuk menghadapi berbagai tantangan bangsa.
“Tidak ada urgensi di tengah pemerintahan sedang berjalan,” kata Agung kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).
Agung menyebutkan bahwa kritik terhadap kinerja Gibran yang dinilai belum maksimal masih dapat diterima. Namun, menurutnya, wacana pemakzulan dinilai berlebihan, apalagi selama enam bulan masa jabatan, Gibran belum melakukan pelanggaran konstitusional.
Lebih lanjut, Agung juga menyinggung soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden, meskipun terdapat pelanggaran etik. Ia mengajak semua pihak untuk move on dan fokus pada penyelesaian masalah ekonomi yang lebih mendesak.
“Sehingga kita perlu move on dengan situasi saat ini yang lebih mendesak untuk penuntasan masalah-masalah ekonomi,” ujarnya.
Agung menambahkan bahwa sejak awal, Presiden Prabowo Subianto telah berkomitmen merangkul seluruh elemen elite politik, termasuk para presiden terdahulu, untuk bersama-sama membangun bangsa. Ia juga menegaskan bahwa Gibran dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo merupakan bagian dari kekuatan pendukung utama pemerintahan saat ini.
Meski demikian, Agung menilai bahwa pemerintah tetap perlu merespons tuntutan para purnawirawan tersebut dengan bijak. Ia menyebutkan bahwa pencopotan Gibran hanyalah salah satu dari delapan poin tuntutan yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri.
“Secara substantif ada delapan poin tuntutan para purnawirawan tersebut, dan pemberhentian Gibran salah satunya. Sehingga arahan untuk mengkaji semua poin dan tak berpolemik di tengah beragam tantangan bangsa yang kompleks menjadi jawaban obyektif,” jelas Agung.
Agung juga menekankan pentingnya pemerintah mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan demi menjaga stabilitas nasional, namun dengan tetap memprioritaskan penyelesaian masalah ekonomi dan kepentingan rakyat.
Tuntutan Forum Purnawirawan
Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI-Polri mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, mereka juga menuntut dilakukannya reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi serta tindakan tegas terhadap aparat negara yang masih loyal kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Forum ini beranggotakan sejumlah tokoh senior, termasuk 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Di antara tokoh-tokoh tersebut, terdapat nama-nama besar seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
Adapun delapan poin tuntutan Forum Purnawirawan TNI-Polri adalah sebagai berikut:
- Kembali ke UUD 1945 asli sebagai dasar hukum politik dan tata tertib pemerintahan.
- Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih (Asta Cita), kecuali kelanjutan pembangunan IKN.
- Menghentikan proyek strategis nasional (PSN) seperti PIK 2 dan Rempang yang dianggap merugikan masyarakat dan lingkungan.
- Menghentikan masuknya tenaga kerja asing, khususnya dari China, ke wilayah NKRI.
- Menertibkan pengelolaan pertambangan agar sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.
- Melakukan reshuffle terhadap menteri yang diduga korupsi dan menindak pejabat yang masih terikat dengan kepentingan Jokowi.
- Mengembalikan fungsi Polri dalam bidang Kamtibmas di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.
- Mengusulkan pergantian Wakil Presiden melalui MPR atas dugaan pelanggaran hukum acara MK dan UU Kekuasaan Kehakiman terkait pencalonan Gibran.
Meskipun tuntutan tersebut menarik perhatian publik, pemerintah dinilai perlu menyikapinya secara bijak demi menjaga stabilitas nasional dan fokus pada program-program prioritas untuk kesejahteraan rakyat.
