BANDUNG, TINTAHIJAU.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menerapkan program pendidikan karakter ala militer yang melibatkan TNI dan Polri untuk menangani siswa bermasalah. Program ini dimulai di dua daerah, yakni Purwakarta dan Kota Bandung, dan menyasar pelajar yang terlibat dalam kenakalan remaja hingga tindak kriminal.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa program ini telah dimulai di Purwakarta pada Kamis, 1 Mei 2025, dan dilanjutkan di Bandung pada Jumat, 2 Mei 2025. Masing-masing wilayah menampung 30 siswa dalam program pendidikan semi militer tersebut.
“Di Purwakarta 30 anak, dan hari ini di Bandung juga 30 anak,” ujar Dedi seusai memimpin Apel Hari Pendidikan Nasional di Lapangan Kujang Rindam III/Siliwangi, Bandung.
Fokus pada Anak yang Mengarah ke Tindak Kriminal
Menurut Dedi, program ini ditujukan untuk siswa tingkat SMP dan SMA yang kenakalannya sudah mengarah pada tindakan kriminal, serta berasal dari keluarga yang tidak mampu lagi membina anak-anak tersebut. Penempatan siswa ke dalam program ini harus atas persetujuan dan penyerahan resmi dari orang tua melalui surat bermaterai.
“Kami hanya menerima anak-anak yang diserahkan oleh orang tuanya, artinya mereka sudah tidak sanggup lagi membina di rumah,” tegas Dedi.
Lokasi dan Sistem Pendidikan
Di Purwakarta, para siswa ditempatkan di barak milik Resimen 1 Sthira Yudha/Kostrad, sementara di Bandung mereka tinggal di lingkungan Rindam III/Siliwangi. Selama mengikuti program, siswa tetap mendapatkan pelajaran dari guru-guru yang dihadirkan dari sekolah asal masing-masing, dengan kurikulum yang sama seperti sekolah reguler.
Hari-hari mereka diisi dengan pola hidup disiplin khas militer: tidur pukul 8 malam, bangun pukul 4 pagi, merapikan tempat tidur, membersihkan toilet, salat subuh (bagi yang muslim), olahraga pagi, sarapan, dan kemudian mengikuti pelajaran. Pada siang hari, siswa juga diberikan pelatihan keterampilan seperti bertani, berkebun, elektro, atau otomotif.
“Gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, pembelajaran tetap berjalan. Hanya tempatnya saja berbeda,” kata Dedi.
Pembiayaan dan Legalitas
Untuk sementara, pembiayaan program ini ditanggung dari anggaran operasional kepala daerah. Namun, Dedi berharap ke depannya pembiayaan bisa dimasukkan dalam sistem anggaran resmi pemerintah.
Mengenai legalitas dan perlindungan anak, Dedi menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran. “Pendidikan ala militer ini bukan hal baru. Paskibra juga dilatih TNI. Ada pula sekolah seperti Taruna Nusantara yang menggunakan sistem pendidikan semi militer,” ujarnya.
Durasi Fleksibel Berdasarkan Perkembangan
Durasi pendidikan di barak bersifat fleksibel. Siswa dapat mengikuti program ini selama beberapa hari hingga maksimal satu tahun, tergantung pada perubahan perilaku mereka.
“Bisa saja tiga hari sudah ada perubahan, atau sebulan. Kami akan evaluasi setiap anak secara individual,” kata Dedi.
Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap dapat memberikan solusi yang konstruktif bagi para siswa bermasalah sekaligus membantu keluarga dan sekolah dalam membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab pada generasi muda.
