JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Angin segar berembus di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pada Jumat, 23 Mei 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon I, menandai langkah strategis dalam penguatan struktur birokrasi keuangan negara.
Pelantikan ini bukan sekadar seremonial. Dalam suasana khidmat di Gedung Kemenkeu, Jakarta, pembacaan Keputusan Presiden Nomor 83/TPA Tahun 2025 membuka acara, sebelum kemudian Sri Mulyani mengambil sumpah jabatan para pejabat yang baru. Momen ini menjadi refleksi komitmen Kemenkeu dalam memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal di tengah tantangan global dan domestik yang semakin kompleks.
“Saya, Menteri Keuangan, dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” ucap Sri Mulyani, tegas namun sarat makna, di hadapan para pejabat tinggi kementerian dan tamu undangan.
Wajah Baru, Tanggung Jawab Baru
Salah satu sorotan utama dalam pelantikan ini adalah pengangkatan Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak. Ia menggantikan Suryo Utomo yang kini memimpin Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan Negara — jabatan strategis yang berperan penting di era digital dan big data fiskal.
Sementara itu, Letjen (Purn) Djaka Budhi Utama mengemban amanah sebagai Dirjen Bea dan Cukai, menggantikan Askolani yang kini dipercaya memimpin Dirjen Perimbangan Keuangan. Perpindahan jabatan ini menunjukkan dinamika yang terukur dalam tubuh Kemenkeu, memadukan pengalaman militer, birokrasi, dan teknokrasi.
Tak kalah penting, posisi-posisi strategis lainnya pun mengalami penyegaran. Dari Heru Pambudi sebagai Sekjen, hingga Suminto yang kini menjabat Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Berikut daftar lengkap para pejabat yang dilantik:
- Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi
- Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu
- Dirjen Anggaran: Luky Alfirman
- Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto
- Dirjen Bea dan Cukai: Letjen (Purn.) Djaka Budhi Utama
- Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti
- Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban
- Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani
- Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto
- Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Crystallia
- Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh
- Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo
- Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto
Deretan Staf Ahli Penggerak Reformasi
Tak hanya pejabat struktural, pelantikan juga menyentuh jajaran staf ahli — barisan pemikir strategis yang mendukung arah kebijakan fiskal dan pengawasan perpajakan:
- Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi
- Kepatuhan Pajak: Yon Arsal
- Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti
- Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo
- PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak): Mochamad Agus Rofiudin
- Pengeluaran Negara: Sudarto
- Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono
- Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono
- Hukum dan Hubungan Kelembagaan: Rina Widyani Wahyuningdyah
Mengawal Arah Baru Fiskal Indonesia
Langkah perombakan ini dinilai sebagai bagian dari upaya serius Sri Mulyani dalam menjawab tantangan fiskal nasional, mulai dari optimalisasi penerimaan negara, penguatan pengawasan perpajakan, hingga adaptasi terhadap perkembangan teknologi keuangan.
Dengan wajah-wajah baru yang membawa latar belakang dan pengalaman beragam, diharapkan Kemenkeu mampu bergerak lebih lincah dan strategis menghadapi era pasca-pandemi dan dinamika geopolitik global.
Sebagaimana harapan publik, jabatan bukan sekadar posisi—ia adalah amanah. Kini, tugas besar menanti para pejabat baru Kementerian Keuangan: menjaga kredibilitas fiskal, mendukung pembangunan, dan menegakkan tata kelola keuangan negara yang bersih dan akuntabel. Semoga estafet kepemimpinan ini menjadi lompatan maju menuju Indonesia yang semakin kuat secara ekonomi.
