BOGOR, TINTAHIJAU.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan teguran keras terkait pola penggunaan anggaran di tingkat pemerintah daerah yang dinilai tidak efisien dan kurang menyentuh kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan Presiden dalam sesi tanya jawab bersama awak media di Hambalang, Bogor, Kamis (19/3).
Dalam pernyataannya, Kepala Negara menyoroti kontrasnya fasilitas mewah pejabat daerah dengan kondisi infrastruktur dasar yang masih memprihatinkan di pedesaan.
Soroti Mobil Dinas Mewah Rp8 Miliar
Presiden Prabowo mengungkapkan temuan mengenai pengadaan kendaraan dinas kepala daerah yang nilainya dianggap tidak masuk akal. Beliau membandingkan gaya hidup tersebut dengan kendaraan operasional yang ia gunakan sendiri sebagai Presiden.
“Banyak pejabat itu menurut saya ini tidak efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar,” ungkap Prabowo sebagaimana dikutip dari rilis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.
Sebagai perbandingan, Presiden menjelaskan bahwa dirinya lebih memilih menggunakan Maung, kendaraan taktis buatan dalam negeri.
“Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden, ada anti peluru, mungkin jadi 1 miliar. Tapi tidak sampai 8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi,” tegasnya.
Prioritas Infrastruktur Desa yang Terabaikan
Presiden menyayangkan banyaknya keluhan masyarakat mengenai infrastruktur, seperti jembatan desa yang rusak, yang seharusnya bisa ditangani oleh anggaran daerah namun justru sering kali harus menunggu intervensi dari pemerintah pusat.
Beliau mempertanyakan akuntabilitas penggunaan Dana Desa serta alokasi anggaran di tingkat Provinsi dan Kabupaten. “Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan,” kata Prabowo.
“Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair,” tambahnya lagi.
Imbauan untuk Kepala Daerah
Menutup pernyataannya, Presiden menekankan agar para pemimpin daerah mengurangi kegiatan yang tidak produktif, seperti kunjungan kerja yang berlebihan, dan kembali fokus pada esensi kepemimpinan yaitu pelayanan publik.
Pesan Penutup: “Habis itu kunjungan kerja-kunjungan kerja, sudahlah itu yang kita minta. Kesadaran, rasa tanggung jawab, iya kan? Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta,” pungkas Prabowo.
Fokus Utama: Kesadaran dan tanggung jawab mengelola APBD.
Tujuan: Memastikan anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
