JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti masih adanya aparatur pemerintahan yang dinilai lambat bergerak dan terlalu menghamba pada aturan. Kritik tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), usai menerima laporan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait sisa anggaran pemerintah.
Menurut Prabowo, laporan tersebut menunjukkan adanya sisa anggaran yang cukup besar yang berhasil dihemat. Namun di sisi lain, ia menilai masih terdapat pihak-pihak di internal pemerintahan yang kurang sigap dalam mengambil langkah karena terlalu terpaku pada regulasi.
“Saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, sisa anggaran yang kita bisa hemat cukup besar dan di sana-sini masih ada pihak-pihak dari pemerintah kita sendiri yang kurang cepat bergerak, terlalu banyak menghamba kepada peraturan,” ujar Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa peraturan sejatinya merupakan produk buatan manusia. Oleh karena itu, kata dia, aturan semestinya dapat diubah apabila tidak lagi menguntungkan kepentingan bangsa dan rakyat.
“Peraturan dibuat oleh manusia. Kalau peraturan yang tidak menguntungkan bangsa dan rakyat, maka peraturan itu harus segera kita ubah,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengingatkan agar tidak ada korporasi swasta yang sampai mengalahkan peran negara. Meski mengakui pentingnya dunia usaha dan sektor swasta dalam pembangunan, ia menekankan bahwa korporasi tidak boleh mengatur negara atau berada di atas kepentingan nasional.
“Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tetapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara,” katanya.
Prabowo kembali menegaskan prinsip konstitusional bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Selain itu, bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Ia juga menyinggung penyelenggaraan perekonomian nasional yang harus berlandaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, serta berwawasan lingkungan, sekaligus menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
“Saya sudah pelajari beberapa konstitusi negara-negara lain. Mereka semua punya semacam ini, malah lebih keras lagi. Dan mereka yang melaksanakan ini ekonominya benar-benar meningkat secara drastis,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintahan Prabowo yang menekankan peran negara yang kuat, birokrasi yang lincah, serta regulasi yang adaptif demi mendorong kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
