JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Presiden Prabowo Subianto membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi para kepala daerah se-Papua dalam sebuah diskusi yang digelar di Istana Negara, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu membahas arah pembangunan Papua ke depan, termasuk mengemukanya usulan pembentukan provinsi baru di wilayah tersebut.
Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Velix Wanggai, mengatakan diskusi berjalan serius namun tetap dalam suasana santai. Menurutnya, dialog melibatkan banyak percakapan substantif yang menyentuh persoalan mendasar pembangunan Papua.
Velix membeberkan lima poin utama hasil diskusi. Pertama, Presiden Prabowo menekankan pentingnya Rencana Induk Pembangunan Papua (RIPP) sebagai fondasi utama pembangunan. Dokumen grand design yang disusun Bappenas itu diminta tidak berhenti sebagai panduan normatif, tetapi diterjemahkan ke dalam agenda strategis yang terukur, lengkap dengan target waktu dan alokasi anggaran hingga 2029.
Kedua, Prabowo memberi perhatian khusus pada besarnya investasi pemerintah pusat ke Papua, di luar dana Otonomi Khusus yang nilainya mencapai sekitar Rp 60 triliun. Presiden menegaskan, besaran anggaran tersebut harus berbanding lurus dengan dampak nyata yang dirasakan masyarakat, terutama orang asli Papua. Program-program strategis dari kementerian dan lembaga diharapkan menyentuh berbagai simpul sosial, mulai dari nelayan, petani, hingga pekerja sektor lainnya.
Ketiga, Presiden menyoroti pentingnya penataan regulasi agar pembangunan tidak terhambat persoalan birokrasi. Prabowo mendorong fleksibilitas aturan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, termasuk dalam aspek perencanaan lingkungan, kepegawaian, penganggaran, serta regulasi sektoral pemanfaatan sumber daya alam.
Keempat, diskusi mengerucut pada penguatan kelembagaan di Papua. Dalam konteks ini, muncul aspirasi dari sejumlah bupati di kawasan Saireri, pesisir utara Papua, yang mengusulkan pembentukan provinsi baru berbasis wilayah dan kebudayaan Saireri. Selain itu, Presiden juga menekankan penguatan kapasitas pemerintah daerah agar mampu menyusun APBD yang berkualitas dan kebijakan yang tepat sasaran.
Kelima, Prabowo memberikan penekanan kuat pada pengembangan sumber daya manusia. Presiden menaruh perhatian besar pada sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk penanganan sekitar 700 ribu anak Papua yang belum bersekolah, pengembangan sekolah rakyat dan sekolah unggulan terintegrasi, serta pembangunan rumah sakit unggulan di empat Daerah Otonom Baru dan sekitar 24 rumah sakit unggulan di seluruh Tanah Papua.
Diskusi tersebut menjadi sinyal komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan Papua melalui pendekatan dialog, penguatan kelembagaan, dan keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat setempat.
