JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Presiden Prabowo Subianto melantik tujuh anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2025–2030 serta enam Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia dalam upacara resmi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Pelantikan anggota KY dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 132B Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Yudisial. Keputusan tersebut dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara sebelum para anggota mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Kepala Negara.
“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua mengangkat sebagai anggota Komisi Yudisial masa jabatan tahun 2025–2030,” demikian petikan pembacaan keputusan sebelum prosesi pengambilan sumpah dilakukan.
Tujuh anggota KY yang resmi dilantik yakni:
- Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.
- Abhan, S.H., M.H.
- Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.
- Dr. Anita Kadir, S.H., M.H.
- Desmihardi, S.H., M.H.
- F. Willem Saija, S.H., M.H.
- Setyawan Hartono, S.H., M.H.
Upacara kemudian berlanjut dengan pelantikan enam duta besar berdasarkan Keppres Nomor 133B Tahun 2025 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia. Para dubes terpilih juga mengucapkan sumpah atau janji jabatan di hadapan Presiden.
Nama enam dubes yang dilantik adalah:
- Yusron Bahauddin Ambary untuk Republik Demokratik Rakyat Aljazair.
- Okto Dorinus Manik untuk Papua Nugini.
- Gina Yoginda untuk Republik Rakyat Demokratik Korea.
- Redianto Heru Nurcahyo untuk Republik Slowakia.
- Hari Prabowo untuk Kerajaan Thailand, merangkap United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP).
- Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir untuk Jepang.
Prosesi pelantikan ini menandai pengisian formasi penting di lembaga pengawas peradilan dan perwakilan diplomatik Indonesia. Pemerintah menyebut pengangkatan tersebut merupakan bagian dari penguatan kelembagaan dan diplomasi Indonesia di masa pemerintahan berjalan.
