JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru untuk program Sekolah Rakyat (SR), menjadikan total rintisan sekolah berasrama ini mencapai 200 titik di seluruh Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Robben Rico dalam Rapat Kerja Nasional Forum Nasional Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia 2025 di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Jumat (20/6/2025).
Program Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai dibuka pada Agustus hingga September 2025. Lokasi tambahan akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan maupun pemerintah daerah sebagai bagian dari tahap rintisan kedua.
“Presiden Prabowo menggagas langsung program ini sebagai respons atas tingginya angka anak tidak sekolah di berbagai daerah. Ini bukan semata program Kemensos, tapi program presiden yang harus kita dukung bersama,” ujar Robben, dikutip dari laman resmi Kemensos.
Puluhan Ribu Anak Tidak Sekolah
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sebanyak 227 ribu anak usia SD belum atau tidak bersekolah. Angka ini meningkat drastis di jenjang SMP dengan sekitar 499 ribu anak, dan mencapai 3,4 juta anak usia SMA.
Menurut Robben, kendala utama bukan pada biaya sekolah, melainkan biaya pendukung seperti transportasi dan kebutuhan perlengkapan sekolah. “Sekolah memang gratis secara operasional, tapi untuk sampai ke sekolah, seragam, dan kebutuhan lain tetap butuh biaya,” jelasnya.
Survei Sosial Ekonomi Nasional mencatat, 76 persen keluarga mengaku anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi.
Perpres untuk Kolaborasi Pengentasan Kemiskinan
Presiden Prabowo pun menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan. Perpres ini memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk berkolaborasi dalam mendukung program Sekolah Rakyat.
“Presiden memerintahkan kepada kita semuanya untuk sama-sama berkolaborasi,” tegas Robben.
Untuk mendukung pelaksanaan program, pemerintah telah membentuk Tim Penyelenggara Sekolah Rakyat yang terdiri dari lintas kementerian dan pemda. Saat ini, 100 titik rintisan telah ditetapkan dan akan mulai dibangun pada Agustus 2025 di atas lahan seluas 6,3 hingga 10 hektare.
Konsep Berasrama dan Pemberdayaan Ekonomi
Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem boarding school atau sekolah berasrama. Di dalamnya akan terdapat jenjang SD, SMP, dan SMA. Fasilitas akan sepenuhnya dibiayai oleh APBN, dengan skema peminjaman gedung selama masa rintisan dan pengembalian setelah direnovasi.
Konsep sekolah ini tidak hanya menitikberatkan pada pendidikan formal, tetapi juga penguatan karakter, literasi digital, dan pelatihan keterampilan kerja. Selain itu, orang tua siswa juga akan mendapatkan program pemberdayaan ekonomi, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni.
“Anak-anak ini disiapkan sebagai generasi emas tahun 2045. Maka orang tuanya juga kita bantu, supaya seluruh keluarga terangkat,” ujar Robben.
Dukungan Pemda Krusial
Robben menekankan pentingnya peran serta kepala daerah dalam mendukung program ini. Saat ini, tercatat 357 provinsi, kabupaten, dan kota telah bergabung. Namun, masih ada sejumlah daerah yang belum ikut serta.
“Kami mengharapkan kepada Bapak-Ibu yang belum bergabung untuk segera bergabung,” pungkasnya.
Dengan tambahan 100 lokasi baru yang diinstruksikan langsung oleh Presiden dari Rusia, total Sekolah Rakyat yang akan beroperasi tahun ajaran 2025–2026 menjadi 200 titik, menandai langkah besar menuju pemerataan akses pendidikan dan pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia.
