JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) hingga tahun 2029. Keputusan tersebut disampaikan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).
Basuki menegaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan program pembangunan yang direncanakan pada periode 2025-2029. Fokus utamanya adalah membangun ekosistem pendukung untuk fungsi yudikatif dan legislatif agar IKN siap menjadi pusat pemerintahan.
“Untuk itu dalam selesaikan program 2025-2029, itu butuh APBN Rp 48,8 triliun. Total, Rp 48,8 triliun tadi presiden sudah setuju untuk dialokasikan ke OIKN untuk selesaikan tadi,” ujar Basuki.
Investasi Sebelumnya Capai Rp 89 Triliun
Sebelumnya, pada tahap awal pembangunan IKN dari tahun 2022 hingga 2024, pemerintah telah menginvestasikan Rp 89 triliun melalui APBN. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan jalan tol, 47 menara hunian, sistem sanitasi, embung, dan tempat ibadah.
“Di tahap awal sampai 2022 sampai 2024 ada investasi Rp 89 triliun di APBN untuk membangun tol, 47 tower hunian, sanitasi, embung, dan lain-lain,” tambah Basuki.
IKN sebagai Ibu Kota Politik
Pemerintah menargetkan IKN tidak hanya sebagai pusat administrasi, tetapi juga sebagai ibu kota politik yang memiliki infrastruktur modern dan berkelanjutan. Proyek ini diharapkan mampu mewujudkan visi Indonesia yang lebih terdesentralisasi dengan pembangunan yang merata.
Dengan dukungan anggaran yang besar, pemerintah optimis bahwa pembangunan IKN akan berjalan sesuai jadwal dan membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. IKN Nusantara diharapkan menjadi simbol transformasi bangsa menuju masa depan yang lebih maju.