JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan akan meresmikan peluncuran program Sekolah Rakyat pada bulan Juli 2025 mendatang.
Program pendidikan yang digagas untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem ini akan memulai tahap pertamanya dengan membuka 100 titik lokasi sekolah di berbagai daerah.
Dalam tahap I ini, peluncuran Sekolah Rakyat dibagi menjadi dua bagian, yakni tahap Ia sebanyak 63 titik lokasi dan tahap Ib sebanyak 37 titik lokasi. Secara keseluruhan, total terdapat 396 Rombongan Belajar (Rombel) dengan jumlah siswa mencapai 9.780 orang. Para siswa terdiri dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Rekrutmen siswa untuk Sekolah Rakyat tahap I telah dimulai sejak beberapa waktu lalu melalui penetapan kepala daerah serta proses home visit untuk memastikan sasaran penerima manfaat tepat sesuai data.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan kesiapan seluruh elemen sangat penting agar proses pembukaan Sekolah Rakyat berjalan lancar. “Kurikulum, calon siswa, tenaga pengajar, serta sarana prasarana harus sudah siap sebelum pembukaan, sehingga tidak ada hambatan ketika Sekolah Rakyat sudah beroperasi,” ujar Agus dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Sekolah Rakyat yang digelar secara daring, Selasa (10/6).
Agus juga meminta seluruh Satuan Tugas (Satgas) dari berbagai lembaga yang terlibat untuk terus bersinergi guna mencapai target yang telah ditetapkan. “Semua Satgas yang telah ditugaskan saya mohon untuk terus bersinergi agar target kita tercapai dan Sekolah Rakyat dapat diresmikan oleh Presiden pada bulan Juli nanti,” tambahnya.
Mayoritas titik Sekolah Rakyat tahap I akan berada di Sentra milik Kementerian Sosial (Kemensos). Menanggapi kekhawatiran adanya gangguan layanan, Agus memastikan bahwa operasional Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu layanan Sentra yang sudah berjalan. Untuk mendukung hal ini, Kemensos juga menggandeng BUMN seperti PLN dan Telkom untuk menjamin kelancaran jaringan listrik dan internet di kedua fasilitas tersebut.
Namun demikian, Agus menekankan bahwa Sekolah Rakyat yang akan dibuka pada Juli 2025 ini masih bersifat sementara. Sekolah Rakyat permanen akan dibangun di atas lahan seluas 8,5 hektare yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah. “Kami meminta kepada Pemprov, Pemkab, dan Pemkot agar menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang permanen,” jelasnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang merata dan inklusif. Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tercatat dalam desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dengan semangat gotong royong antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang bagi kesenjangan pendidikan di Indonesia.
