JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029 pada Minggu (20/10) malam. Dalam susunan kabinet ini, terdapat total 48 kementerian, yang terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis.
Kabinet Merah Putih ini menampilkan beberapa kementerian baru sebagai hasil dari terobosan politik dan restrukturisasi kementerian yang ada sebelumnya.
Salah satu hal yang menarik perhatian publik adalah adanya perubahan nomenklatur dan pembentukan kementerian-kementerian baru yang tidak ada pada Kabinet Indonesia Maju, kabinet sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
Perubahan ini mencerminkan fokus baru dalam penanganan berbagai isu nasional, mulai dari keamanan, hak asasi manusia, hingga ekonomi kreatif.
Kementerian Baru di Kabinet Merah Putih
Berikut adalah daftar beberapa kementerian baru yang dibentuk dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo:
- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Bertanggung jawab atas pengelolaan urusan politik dan keamanan nasional, kementerian ini mengkoordinasikan berbagai instansi yang terkait dengan stabilitas politik dan keamanan negara. - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Kemasyarakatan
Kementerian ini menggabungkan aspek hukum, hak asasi manusia, dan urusan imigrasi, dengan tujuan untuk memperkuat sistem hukum serta perlindungan HAM di Indonesia. - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Mengoordinasikan upaya pemberdayaan masyarakat di seluruh lapisan. Tugas utama kementerian ini adalah merumuskan kebijakan yang berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan kesejahteraan sosial, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. - Kementerian Koordinator Bidang Pangan
Menyikapi pentingnya ketahanan pangan, kementerian ini difokuskan pada upaya memperkuat sektor pangan nasional dan memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan. - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Kementerian ini bertanggung jawab mengoordinasikan kebijakan dan program pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia, dengan tujuan utama meningkatkan konektivitas, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta mempercepat pembangunan daerah. - Kementerian Hak Asasi Manusia
Kementerian ini dibentuk untuk secara khusus menangani perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, suatu langkah maju dalam penguatan HAM di berbagai sektor. - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Berbeda dengan struktur sebelumnya, kementerian ini memisahkan pendidikan tinggi dari pendidikan dasar dan menengah, serta mengintegrasikan sains dan teknologi sebagai pilar penting bagi pengembangan pendidikan. - Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI
Kementerian ini diharapkan dapat lebih optimal dalam melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia, yang merupakan bagian penting dari tenaga kerja nasional di luar negeri. - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Kementerian ini akan mengkoordinasikan kebijakan pengendalian lingkungan hidup, menegaskan pentingnya peran negara dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjaga kelestarian alam. - Kementerian Hukum Fokus utama dari kementerian ini adalah memperkuat sistem hukum di Indonesia, termasuk pembaruan hukum yang relevan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian ini bertanggung jawab atas urusan imigrasi dan pengelolaan pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan sistem imigrasi nasional dan memastikan manajemen pemasyarakatan yang lebih baik.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Terpisah dari pendidikan tinggi, kementerian ini secara khusus menangani urusan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah. Kementerian ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dasar hingga menengah, serta menjamin akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Kementerian Kebudayaan Dibentuk untuk menjaga dan melestarikan budaya nasional, kementerian ini berfokus pada perlindungan warisan budaya serta pengembangan kebudayaan sebagai aset penting bangsa. Selain itu, kementerian ini diharapkan berperan aktif dalam mempromosikan budaya Indonesia di tingkat internasional.
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian ini memiliki tugas utama dalam pengelolaan dan pembangunan perumahan, serta penataan kawasan permukiman yang layak huni. Ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah perkotaan dan pedesaan.
- Kementerian Pekerjaan Umum Bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, kementerian ini memegang peran penting dalam mendukung konektivitas dan percepatan pembangunan nasional.
- Kementerian Transmigrasi Kementerian ini dihidupkan kembali untuk menangani program transmigrasi guna menyeimbangkan distribusi penduduk dan mendorong pembangunan di wilayah-wilayah baru, khususnya di luar Pulau Jawa.
- Kementerian Kehutanan Kementerian ini bertugas dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Tugas utama kementerian ini adalah menjaga kelestarian hutan, serta memerangi penebangan liar dan kerusakan lingkungan lainnya.
- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional Berperan dalam pengelolaan data kependudukan dan pelaksanaan program keluarga berencana, kementerian ini penting dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk serta memastikan kualitas hidup keluarga-keluarga Indonesia.
- Kementerian Koperasi Berfokus pada pengembangan koperasi, kementerian ini mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi berbasis koperasi. Ini merupakan langkah penting dalam memajukan ekonomi rakyat.
- Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dikhususkan untuk mendorong pertumbuhan UMKM, kementerian ini bertujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mendukung pengembangan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia.
- Kementerian Pariwisata Kementerian ini berperan dalam pengembangan destinasi wisata nasional dan mempromosikan pariwisata Indonesia di kancah global. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian negara.
- Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Kementerian ini mengurusi pengembangan ekonomi kreatif, yang mencakup industri seperti film, musik, kuliner, hingga produk digital. Tujuannya adalah untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan adanya kementerian-kementerian baru ini, Presiden Prabowo berusaha menjawab berbagai tantangan baru yang dihadapi Indonesia, mulai dari ketahanan pangan, keamanan, hak asasi manusia, hingga pendidikan dan lingkungan hidup. Kabinet Merah Putih ini diharapkan mampu membawa perubahan positif dan mewujudkan visi Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan berdaulat di era globalisasi.
Prabowo sendiri menegaskan bahwa kabinet ini disusun dengan mempertimbangkan profesionalisme dan keberagaman, dengan harapan dapat mengoptimalkan kinerja pemerintahan selama lima tahun ke depan. Rakyat Indonesia kini menantikan implementasi program-program yang dicanangkan dalam Kabinet Merah Putih untuk menjawab berbagai persoalan nasional yang ada.
