Program ‘Lapor Mas Wapres’ Gibran Berpotensi Tumpang Tindih, Pakar Kebijakan Publik Ingatkan Koordinasi

Tangkap layar Poster Lapor Mas Wapres yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di akun Instagramnya, Minggu (10/11/2024). (Sumber: Instagram @gibran_rakabuming.)

JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Vishnu Juwono, mengungkapkan bahwa program ‘Lapor Mas Wapres’ yang digagas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi mengalami tumpang tindih dengan program serupa yang telah ada di lembaga-lembaga negara lain. Hal ini disampaikan Vishnu dalam dialog di program Sapa Indonesia Pagi yang disiarkan Kompas TV pada Selasa (12/11/2024).

Menurut Vishnu, program ‘Lapor Mas Wapres’ perlu memperhatikan koordinasi yang jelas dengan lembaga pengaduan publik lain, seperti Komisi Ombudsman. “Kita sudah memiliki lembaga negara lain seperti Komisi Ombudsman yang juga melayani pengaduan publik. Ini bagaimana koordinasinya dengan ‘Lapor Mas Wapres’, karena potensi overlapping-nya menjadi besar,” ujarnya.

Selain itu, Vishnu juga menyoroti adanya potensi tumpang tindih dengan SPAN Lapor yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). “SPAN Lapor direncanakan akan diintegrasikan dengan kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Nah, bagaimana rencana integrasi ini dengan adanya program ‘Lapor Mas Wapres’?” tambah Vishnu.

Vishnu menilai bahwa program ini merupakan langkah awal yang baik bagi kepemimpinan Gibran sebagai Wakil Presiden. Namun, ia juga mengingatkan bahwa program serupa bukanlah hal yang baru. “Ini bukan hal yang baru dan pernah dipopulerkan oleh Gubernur DKI Pak Ahok dulu,” kata Vishnu.

Ia mengingatkan, ada pelajaran berharga dari program pelayanan publik seperti ini, terutama terkait tanggung jawab moral. Aduan masyarakat harus ditindaklanjuti secara kredibel agar tidak menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat.

Lebih lanjut, Vishnu menekankan pentingnya dukungan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang memadai untuk program ini. Tanpa adanya back office yang solid dalam hal fasilitas, infrastruktur, dan SDM, kredibilitas program ‘Lapor Mas Wapres’ bisa dipertanyakan. “Kalau back officenya tidak solid dalam hal fasilitas, infrastruktur, dan SDM, sudah pasti kredibilitasnya akan menurun,” tutup Vishnu.

Program ‘Lapor Mas Wapres’ yang digagas oleh Gibran Rakabuming Raka memiliki potensi besar untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun, program ini juga menghadapi tantangan koordinasi dengan lembaga-lembaga pengaduan publik yang sudah ada serta memerlukan dukungan infrastruktur dan SDM yang memadai agar bisa memberikan pelayanan yang optimal.