SUBANG, TINTAHIJAU.COM — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang yang digelar Rabu (25/6) berubah tegang ketika Fraksi Partai NasDem memutuskan keluar dari ruang sidang.
Aksi walk-out tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan karena usulan pemberian insentif bulanan bagi penyandang disabilitas tidak diakomodasi dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Langkah yang diambil Fraksi NasDem bukan tanpa alasan. Sejak awal pembahasan, fraksi ini secara konsisten mengusulkan agar Raperda mencantumkan klausul mengenai insentif bulanan bagi penyandang disabilitas.
Bagi NasDem, kebijakan tersebut bukan semata soal angka, melainkan simbol keberpihakan dan langkah konkret pemerintah terhadap kelompok rentan yang selama ini kurang mendapat perhatian nyata.
“Bahwa kami Fraksi NasDem tetap konsisten dengan Pandangan Umum kami dan atas usulan kami terhadap insentif bulanan. Ini bukan basa-basi, ini soal kehadiran pemerintah untuk rakyatnya yang paling rentan,” ujar Ketua Fraksi NasDem, Hafil Gaputra Sanjaya, dengan nada kecewa di hadapan peserta sidang.
Menurut Hafil, tidak dicantumkannya usulan insentif dalam Raperda menjadi pertanda bahwa pemerintah daerah tidak hadir secara substansial dalam isu disabilitas. Padahal, Raperda ini sejatinya diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat difabel, bukan sekadar dokumen formalitas untuk memenuhi kewajiban administratif.
“Kalau insentif ini tidak masuk, berarti Pemerintah Kabupaten Subang tidak hadir secara nyata dan real dalam pemenuhan hak-hak disabilitas. Kami tidak bisa ikut mengesahkan sesuatu yang tidak berpihak,” tegasnya.
Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Subang Victor Wirabuana dan dihadiri Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi sempat hening sesaat ketika anggota Fraksi NasDem meninggalkan ruangan.
Aksi tersebut menjadi sorotan peserta sidang lainnya, termasuk sejumlah tamu dan perwakilan organisasi masyarakat sipil yang hadir memantau pembahasan Raperda.
Langkah Fraksi NasDem ini bukan hanya isyarat politik, tetapi juga cerminan dari masih jauhnya harapan masyarakat penyandang disabilitas terhadap kepastian perlindungan hukum dan jaminan sosial yang adil.
Di Kabupaten Subang, data tentang jumlah dan kondisi penyandang disabilitas memang belum sepenuhnya terpublikasi secara terbuka. Namun berbagai laporan dari komunitas dan lembaga sosial menunjukkan bahwa banyak penyandang disabilitas hidup dalam kondisi serba terbatas, dengan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, hingga pekerjaan yang minim.
Fraksi NasDem menilai, insentif bulanan—meski mungkin belum cukup—akan menjadi bentuk penghargaan dan pengakuan atas martabat penyandang disabilitas. Selain itu, kebijakan ini juga akan menjadi cermin bahwa pembangunan di Kabupaten Subang sungguh inklusif, tidak hanya menyasar yang mayoritas dan kuat, tetapi juga menyentuh yang kerap terlupakan.
“Kami tidak ingin Raperda ini hanya manis di atas kertas, tapi kosong dalam pelaksanaan. Penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan, mereka warga negara yang berhak mendapat perlindungan dan dukungan nyata dari pemerintah,” kata Hafil.
Aksi walk-out ini juga menjadi refleksi atas tantangan dalam proses legislasi daerah yang seringkali berjarak dengan aspirasi kelompok marginal. Di tengah semangat nasional mendorong daerah untuk menerbitkan Perda Disabilitas, langkah DPRD Subang sejatinya telah menuju arah yang benar.
Namun, ketiadaan pasal-pasal substantif seperti insentif bulanan justru mengaburkan makna keberpihakan yang seharusnya jadi ruh utama Raperda tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan DPRD maupun eksekutif mengenai respons terhadap aksi walk-out tersebut. Sementara itu, Fraksi NasDem menegaskan bahwa pihaknya tetap terbuka untuk dialog, namun menolak ikut dalam pengesahan Raperda jika muatan keberpihakannya masih diabaikan.
“Kami akan tetap mengawal. Jika tidak sekarang, maka pada evaluasi atau revisi berikutnya. Kami tidak ingin disabilitas hanya jadi jargon di atas podium,” tutup Hafil.
