Pemerintahan

‎Proyek Rusun Bersubsidi di Cikarang Serap 80 Ribu Tenaga Kerja‎‎

×

‎Proyek Rusun Bersubsidi di Cikarang Serap 80 Ribu Tenaga Kerja‎‎

Sebarkan artikel ini

Jakarta, TINTAHIJAU.com – Pemerintah menyiapkan pembangunan rumah susun (rusun) bersubsidi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang tidak hanya menjawab kebutuhan hunian layak, tetapi juga berpotensi besar menggerakkan perekonomian nasional.‎‎

Rencana tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di kediaman pribadi Presiden di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Kamis (29/1/2026).

‎‎Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebutkan, dalam pertemuan lebih dari satu jam itu, Presiden membahas kesiapan proyek strategis sektor perumahan, termasuk pembangunan rusun bersubsidi di atas lahan seluas 30 hektare yang telah melalui proses pembebasan dan pembersihan.‎‎

“Lahan untuk pembangunan rusun bersubsidi di Cikarang sudah dilakukan clean and clearing, sehingga siap masuk tahap pembangunan,” kata Teddy.‎‎

Selain rusun, pemerintah juga merencanakan groundbreaking pembangunan 141 ribu unit rumah bersubsidi di tiga kawasan yang lokasinya saling berdekatan dan memiliki akses langsung ke pusat aktivitas ekonomi.‎‎

Hunian tersebut dirancang berada dekat kawasan perkotaan, industri, serta fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, perkantoran, dan jalur utama transportasi, sehingga diharapkan mendukung mobilitas dan produktivitas masyarakat.‎‎

Teddy mengungkapkan, proyek perumahan berskala besar ini diproyeksikan mampu menyerap sekitar 80 ribu tenaga kerja dari berbagai sektor, mulai dari konstruksi hingga industri pendukung.‎‎

“Pembangunan rumah bersubsidi ini diharapkan memberikan efek ganda bagi perekonomian, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun percepatan perputaran ekonomi,” ujarnya.

‎‎Presiden Prabowo menegaskan, penyediaan hunian layak dan terjangkau merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, pemerintah akan terus menyederhanakan perizinan serta menekan biaya administrasi agar pembangunan rumah bersubsidi dapat berjalan lebih cepat dan efisien.