SEOUL, TINTAHIJAU.com — Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan pentingnya langkah nyata negara-negara anggota MIKTA dalam mewujudkan perdamaian dunia, termasuk bagi Palestina dan Sudan. Hal itu disampaikan Puan dalam MIKTA Speakers’ Consultation atau Forum Konsultasi Ketua Parlemen MIKTA ke-11 yang digelar di Seoul, Korea Selatan, Rabu (12/11).
MIKTA merupakan forum kerja sama antarparlemen yang terdiri dari lima negara, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Dalam kesempatan tersebut, Puan menekankan bahwa konsekuensi kemanusiaan akibat konflik global, termasuk di Palestina, Ukraina, Sudan, dan Yaman, tak lagi bisa dianggap sebagai isu yang jauh dari perhatian utama dunia.
“Dalam situasi ini, konsekuensi kemanusiaan di Palestina, Ukraina, Sudan, Yaman, dan di belahan dunia lainnya bukanlah berita yang jauh dari topik utama,” ujar Puan dalam pidatonya.
Ia menyoroti bahwa meningkatnya persaingan antarnegara adidaya telah membuat penggunaan kekuatan menjadi hal yang semakin lazim, sementara ruang untuk menahan diri semakin rapuh. Kondisi ini, kata Puan, meningkatkan risiko eskalasi konflik yang harus segera diantisipasi.
Puan mengajak seluruh anggota MIKTA untuk memperkuat manajemen krisis dan membangun kepercayaan antarnegara. Ia menegaskan pentingnya menjadikan deeskalasi dan dialog sebagai langkah pertama dalam menyelesaikan konflik, bukan sebagai opsi terakhir.
“Realitas ini mengingatkan kita bahwa insting pertama kita haruslah deeskalasi dan dialog yang kredibel, bukan upaya terakhir yang diambil terlambat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa parlemen memiliki peran penting dalam mendukung perdamaian dunia. Meskipun bukan pengamat langsung dalam pembangunan perdamaian, parlemen, menurutnya, memiliki kewenangan untuk menerjemahkan komitmen menjadi kebijakan nyata.
“Peran kita adalah memastikan mandat dan sumber daya selaras dengan kenyataan di lapangan, bukan pola yang dipaksakan dari jauh,” katanya.
Dalam konteks bantuan kemanusiaan, Puan mengingatkan agar prinsip netralitas dan imparsialitas dijunjung tinggi. Ia menolak segala bentuk politisasi bantuan dan menegaskan bahwa penyaluran bantuan harus berdasarkan penilaian independen serta menghormati kedaulatan negara terdampak.
“Parlemen MIKTA harus bertindak bersama. Kita harus mengadvokasi akses tanpa hambatan dan pengiriman yang tidak selektif, sambil menolak persenjataan bantuan,” ujarnya menutup pidato.
Forum MIKTA 2025 di Seoul sendiri menjadi momentum penting bagi negara-negara anggota untuk memperkuat solidaritas dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan global, sekaligus meneguhkan komitmen bersama terhadap perdamaian dan kemanusiaan.
Sumber: ANTARA
