JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Sebanyak 481 kepala daerah akan mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, setelah pelantikan pada 20 Februari 2025. Retret ini bertujuan untuk membangun kerja sama dan keselarasan antara pemerintah daerah dan pusat. Semula dijadwalkan berlangsung selama 14 hari, retret akhirnya dipangkas menjadi satu pekan, dari 21 hingga 28 Februari 2025, akibat pemangkasan anggaran.
Tujuan dan Konsep Retret
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa retret ini dikemas dalam bentuk diskusi terbuka yang memungkinkan kepala daerah untuk berdialog dan membangun hubungan baik. Fokus utama retret adalah bagaimana kepala daerah dapat menjalankan program yang berpihak pada rakyat serta meningkatkan koordinasi antar daerah. “Biarkan mereka saling berbicara dan membangun hubungan, karena tidak mungkin satu daerah bisa bekerja sendiri,” ujar Tito.
Materi Retret dan Pembicara
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut bahwa retret akan menghadirkan berbagai tokoh nasional sebagai pembicara. Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan memberikan materi, dan ada kemungkinan seorang mantan presiden juga akan diundang untuk berbicara. Selain itu, pembicara lain termasuk para menteri dan widyaiswara dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Setidaknya ada lima pokok pembekalan dalam retret ini:
- Pemahaman tugas pokok – Mengingat tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang politik pemerintahan.
- Pemahaman tentang Astacita – Delapan visi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Membangun kedekatan emosional – Demi kelancaran pembangunan di masing-masing daerah.
- Pengelolaan anggaran – Kepala daerah diharapkan mampu mengelola uang rakyat secara transparan dan efisien.
- Ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan – Membentuk kepala daerah sebagai garda terdepan dalam persatuan bangsa.
Partisipasi Wakil Kepala Daerah
Retret ini hanya diperuntukkan bagi kepala daerah, sementara wakil kepala daerah akan bergabung pada hari terakhir, yakni 28 Februari 2025. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan penghematan anggaran serta keterbatasan fasilitas yang tersedia.
Dengan adanya retret ini, diharapkan para kepala daerah dapat lebih memahami peran strategis mereka dalam membangun daerah dan bersinergi dengan pemerintah pusat guna mewujudkan pembangunan yang lebih harmonis dan efektif di seluruh Indonesia.
