SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Isu dugaan adanya “uang ketok palu” dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di DPRD Subang menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Isu tersebut mencuat dari salah satu media yang menuding adanya praktik tidak terpuji dalam proses pembahasan Raperda.
Ketua DPRD Subang, Victor Wirabuana Abdurachman, angkat bicara menanggapi rumor tersebut. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan menyesatkan.
“Ini kan rumah rakyat, masa kami membahas hal-hal lain? Apa membahas tentang komitmen daerah harus bertiket?” ujar Victor dengan nada tegas, Minggu (10/11/2025).
Victor mengaku sudah membaca pemberitaan yang menyinggung soal dugaan tersebut, namun ia memastikan bahwa baik pimpinan DPRD, anggota Badan Anggaran (Banggar), maupun anggota di luar Banggar tidak pernah meminta ataupun menerima uang dalam bentuk apa pun.
“Kami bisa tegaskan, kami pimpinan dan seluruh anggota Banggar maupun di luar Banggar tidak pernah meminta uang atau menerima uang tersebut,” tegasnya.
Meski isu tersebut sempat ramai di masyarakat, Victor memilih untuk tidak reaktif. Ia mengatakan DPRD Subang tetap akan fokus bekerja, terutama karena saat ini merupakan periode padat pembahasan sejumlah Raperda menjelang akhir tahun.
“Kita mah santai aja lah, enjoy, karena kami memang tidak menerima apa pun. Jadi ya fokus aja kerja, karena ini akhir tahun, ada beberapa Perda yang memang harus kita selesaikan,” ujarnya.
Saat ditanya apakah pihaknya akan mengambil langkah hukum terhadap pemberitaan itu, Victor menyatakan belum ada rencana ke arah sana. Baginya, lebih baik DPRD fokus bekerja daripada mengurusi rumor yang tidak berdasar.
“Yang jelas kami tidak akan menuntut balik. Kami akan fokus aja bekerja, karena banyak hal yang mesti diselesaikan terkait Perda dan lain-lain. Biarkan aja lah, nggak papa,” tambahnya.
Victor juga berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum tentu benar. Ia menegaskan bahwa DPRD Subang tetap berkomitmen menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat.
“Kami di DPRD ini bekerja untuk rakyat. Kalau ada isu seperti itu, ya biarkan aja,” pungkasnya.
