JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Program pelatihan calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih yang sejatinya ditujukan untuk mendidik kader penggerak ekonomi daerah berujung geger nasional. Alih-alih melahirkan manajer yang kompeten, kebijakan menyertakan Latihan Dasar Militer (LDM) dalam program ini justru menelan korban jiwa dan memicu sorotan tajam terkait pemborosan anggaran negara.
Sebanyak lima orang calon manajer Koperasi Desa dilaporkan meninggal dunia di lokasi berbeda selama dua minggu pelaksanaan latihan fisik tersebut. Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengonfirmasi bahwa faktor kelelahan akut serta perubahan pola hidup drastis selama masa karantina menjadi penyebab utama wafatnya para peserta.
DPR: Anggaran Rp45 Juta Tidak Relevan dan Boros
Tragedi ini memantik reaksi keras dari parlemen. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, membongkar rincian anggaran program yang dinilai tidak masuk akal dan salah sasaran tersebut. Total biaya yang digelontorkan negara mencapai Rp45 juta per peserta untuk durasi pelatihan selama 45 hari.
Anehnya, porsi anggaran justru jomplang demi mendanai aktivitas fisik kemiliteran dibanding pembekalan esensi koperasi itu sendiri:
- Alokasi Latihan Militer: Rp30 juta per peserta
- Alokasi Pelatihan Manajemen: Rp15 juta per peserta
DPR menilai skema ini sebagai bentuk pemborosan anggaran yang nyata. Parlemen mendesak agar materi militeristik yang mahal dan berisiko tersebut segera dihapus dan digantikan sepenuhnya dengan pembekalan manajerial yang jauh lebih substantif.
Siksa Fisik Sejak Pukul 03.00 Dini Hari
Berdasarkan data yang dihimpun, selama masa pelatihan para calon manajer ini dipaksa menjalani rentetan aktivitas fisik berat ala prajurit tempur, mulai dari baris-berbaris, penyamaran, jalan jongkok, memikul senjata, hingga latihan menembak. Ironisnya, aktivitas berat tersebut sudah digenjot sejak pukul 03.00 dini hari.
Kritik keras juga datang dari akademisi. Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PosHDem) Universitas Andalas, Feri Amsari, menegaskan bahwa pemerintah wajib melakukan evaluasi total. Menurutnya, tidak ada korelasi logis ataupun urgensi antara kompetensi mengelola koperasi desa dengan keahlian taktis militer.
Pemerintah Putuskan Hapus Latihan Fisik
Merespons gelombang protes publik dan jatuhnya korban jiwa, pemerintah akhirnya melunak dan melakukan evaluasi mendadak. Kementerian Pertahanan memastikan bahwa materi teknis militer seperti latihan menembak dan angkat senjata tidak akan dilanjutkan lagi.
Ke depan, Kemhan berjanji menghapus total seluruh aktivitas fisik berat dalam kurikulum pelatihan calon pengelola koperasi. Fokus program akan dikembalikan pada jalurnya, yaitu pembentukan karakter, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, serta pendalaman aspek manajerial.
