JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) akan tetap menjadi strategi utama dalam pemberantasan korupsi. Hal ini disampaikan Setyo seusai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, 16 Desember 2024.
“OTT adalah bagian dari kewenangan KPK yang dimulai dari penyadapan. Kalau kami memiliki kewenangan penyadapan, tentu harus diikuti dengan tindakan OTT,” ujar Setyo. Menurutnya, OTT merupakan rangkaian penting dari proses penyelidikan untuk mengungkap tindak pidana korupsi secara langsung.
Setyo menjelaskan bahwa program kerja KPK ke depan akan disusun bersama empat pimpinan lainnya, yaitu Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo. “Kami akan berdiskusi terlebih dahulu karena masing-masing pimpinan memiliki visi yang perlu diselaraskan,” katanya.
Salah satu prioritas utama Setyo adalah menyelesaikan kasus-kasus yang masih mandek. “Kami akan memetakan kasus mana yang perlu diprioritaskan dan memastikan penyelesaiannya,” tambahnya.
Sebelumnya, wacana penghapusan OTT sempat mencuat. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, pernah menyebutkan kemungkinan menghapus OTT dalam uji kelayakan di DPR. Namun, menurut Setyo, perdebatan tersebut lebih kepada persoalan istilah atau nomenklatur.
Setyo juga merujuk pada pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang menegaskan bahwa substansi OTT tetap relevan sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi. “OTT adalah alat ampuh untuk membongkar kasus korupsi besar,” tegas Setyo.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga melantik lima anggota Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Nama-nama yang dilantik adalah Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Wisnu Baroto, Gusrizal, dan Sumpeno.
Setyo Budiyanto, yang pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK, optimistis bahwa kerja kolektif kolegial para pimpinan KPK dan Dewan Pengawas dapat memperkuat lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi di Indonesia.
“Kami akan merumuskan mekanisme penerapan OTT yang lebih selektif dan efektif untuk mengungkap kasus-kasus besar,” pungkas Setyo.
Dengan komitmen baru ini, diharapkan KPK terus menjadi garda terdepan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
