JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyoroti penurunan pagu indikatif belanja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2025.
Dalam Rapat Kerja Komisi X bersama Menteri Nadiem Makarim yang berlangsung di DPR pada Rabu (5/6), diketahui bahwa pagu indikatif belanja Kemendikbudristek tahun 2025 adalah Rp83,19 triliun, turun 16 persen dari belanja tahun ini yang mencapai Rp99 triliun.
Agustina mengkritik kebijakan ini karena berpotensi menghambat berbagai pos belanja yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. “Saya kira, titik masalah mengapa pembiayaan dari Kemendikbud untuk PAUD, SD, SMP, SMK, perguruan tinggi negeri, serta berbagai macam tunjangan untuk dosen dan guru sangat terbatas, bahkan dibatasi,” ujarnya, seperti dikutip dari laman resmi DPR, Kamis (6/6/2024).
Selain itu, politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut mempertanyakan tidak proporsionalnya pembagian alokasi anggaran pendidikan tahun 2025. Meskipun anggaran pendidikan tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, pembagian anggaran pendidikan tahun depan lebih besar untuk kebutuhan transfer ke daerah (TKD) dibanding untuk Kemendikbudristek, yang mana pengelolaan TKD berada di luar kuasa Kemendikbudristek.
Anggaran pendidikan untuk 2025 dialokasikan sebesar Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun, lebih tinggi dari anggaran tahun 2024 sebesar Rp665,02 triliun. Namun, pagu indikatif belanja Kemendikbudristek 2025 menunjukkan adanya penyusutan sebesar 16 persen dibanding alokasi anggaran tahun 2024.
Agustina mendorong Kemendikbudristek untuk menelusuri efektivitas kontribusi TKD terhadap perbaikan pendidikan di Indonesia. Ia mengkritisi pemanfaatan anggaran pendidikan yang melalui transfer daerah dan dana desa.
“Selama hampir 5 tahun, yang tidak saya pahami adalah anggaran pendidikan melalui transfer daerah dan dana desa. Apakah teman-teman (Kemendikbudristek) ini tidak punya kenalan atau tim sukses lurah? Supaya bisa paham, kemana perginya dana desa, berapa persen yang digunakan untuk pendidikan? Maka sangat aneh bagi kami,” ujarnya.
Kemendikbudristek mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 sekitar Rp25 triliun. Agustina meminta Nadiem untuk memberikan rincian data yang jelas mengenai rencana penggunaan tambahan anggaran tersebut. Jika data tersebut sudah diterima, Komisi X DPR akan melakukan kajian dan pendalaman.
Penurunan anggaran Kemendikbudristek terjadi di tengah polemik biaya kuliah yang mahal. Setelah diprotes habis-habisan, pemerintah memutuskan membatalkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun ini. Namun, tidak ada jaminan UKT tidak akan naik di 2025.
Sementara itu, Kemendikbudristek menyiapkan anggaran sebesar Rp14,69 triliun untuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2025 yang ditujukan bagi 1.040.192 penerima.
Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, mengatakan anggaran KIP Kuliah tahun depan meningkat dari pagu KIP Kuliah tahun ini yang sebesar Rp13,99 triliun untuk 985.577 target penerima. Namun, pagu indikatif KIP Kuliah 2025 sebesar Rp14,69 triliun tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan usulan baseline tahun anggaran 2025 sebelumnya yang sebesar Rp14,73 triliun.
KIP Kuliah merupakan bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi yang ditujukan bagi mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin, agar mereka dapat berkuliah di program studi unggulan di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS).
