SUBANG, TINTAHIJAU.COM— Pelantikan delapan pejabat pimpinan tinggi pratama hasil open bidding di Amphitheater Tugu Benteng Pancasila, Alun-Alun Kabupaten Subang, Jumat, 9 Januari 2026, bukan sekadar seremoni pergantian jabatan.
Di bawah terik matahari, Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menegaskan pesan keras: tak ada masa adaptasi panjang, tak ada ruang nyaman.
Tiga posisi strategis—Kepala Dinas PUPR, Lingkungan Hidup, dan Pertanian—langsung dipatok sebagai barisan terdepan pekerjaan rumah Pemkab Subang. Target jelas, tenggat ketat, dan evaluasi hanya enam bulan.
“Pejabat yang baru harus bisa mengikuti ritme saya dan segera beradaptasi. Target tahun ini harus tercapai,” tegas Reynaldy.
Ia menegaskan, delapan pejabat eselon II yang dilantik bukan untuk menyenangkan pimpinan, melainkan menjawab kebutuhan masyarakat.
Jalan Harus Tuntas, Tidak Bisa Ditunda
Untuk Dinas PUPR, Bupati tak berbasa-basi. Target penyelesaian jalan menjadi ukuran utama. Tahun sebelumnya, Pemkab Subang mencatat penyelesaian sekitar 92 kilometer jalan. Tahun ini, angka serupa kembali dipasang.
“Kalau konsisten, di 2027 beban kita makin kecil dan target tuntas bisa dicapai,” ujarnya.
Artinya, kepala PUPR baru dituntut bekerja cepat, presisi, dan minim alasan. Kegagalan memenuhi target akan langsung masuk daftar evaluasi.
Sampah Jadi Ujian Nyata Lingkungan Hidup
Di sektor Lingkungan Hidup, persoalan sampah disebut sebagai masalah akut yang tak boleh terus diwariskan. Penanganan setengah hati tak lagi ditoleransi. Kepala dinas baru dituntut menghadirkan solusi konkret, bukan sekadar laporan administratif.
“Masalah sampah itu sekarang. Harus dibereskan,” kata Reynaldy singkat, namun menekan.
Kekeringan Pantura, PR Berat Pertanian
Sementara itu, Dinas Pertanian dihadapkan pada persoalan klasik namun krusial: kekeringan di wilayah Pantura Subang.
Masalah ini kembali ditegaskan sebagai pekerjaan rumah besar yang harus ditangani secara serius dan terukur.
Reynaldy menilai sektor pertanian tak cukup hanya mengandalkan pola lama. Dibutuhkan langkah cepat, koordinasi lintas sektor, dan keberanian mengambil keputusan.
Enam Bulan Penentuan Nasib
Bupati memastikan seluruh kepala dinas yang baru dilantik akan segera menerima target resmi dalam rapat bersama Sekda. Evaluasi dilakukan enam bulan ke depan, tanpa kompromi.
“Saya menerima masukan dari siapa pun. Kalau ada kepala dinas yang kinerjanya tidak sesuai, laporkan ke saya. Itu jadi bahan pertimbangan untuk memindahkan yang bersangkutan,” tegasnya.
Pesan terakhir Reynaldy jelas: jabatan bukan tempat bersantai. Begitu dilantik, para kepala OPD memikul tugas besar dan kewajiban yang harus segera dituntaskan. Di Subang, kenyamanan bukan lagi pilihan, hasil kerja adalah satu-satunya ukuran.
