SUBANG, TINTAHIJAU.COM— Pelantikan delapan pejabat pimpinan tinggi pratama hasil open bidding di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang bukan sekadar seremoni pergantian jabatan. Bupati Subang Reynaldy Putra Andita secara terbuka mengajak masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai berkinerja buruk.
Pelantikan yang digelar di ruang terbuka Amphitheater Tugu Benteng Pancasila, Alun-Alun Kabupaten Subang, Jumat, 9 Januari 2026 itu, menjadi penanda dimulainya masa evaluasi ketat bagi para pejabat baru.
Di bawah terik matahari, Reynaldy menegaskan tidak ada lagi ruang aman bagi pejabat yang tidak mampu bekerja cepat dan tepat.
“Semua kepala dinas yang hari ini dilantik langsung saya kasih target. Mereka harus segera mengikuti ritme saya dan beradaptasi dengan gaya kepemimpinan saya,” ujar Reynaldy.
Ia menekankan bahwa target kerja tahun ini harus tercapai tanpa kompromi. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, persoalan pertanian, hingga isu lingkungan hidup menjadi pekerjaan rumah yang langsung dibebankan kepada kepala OPD.
Reynaldy menyebutkan, pembangunan jalan tetap menjadi prioritas utama. Tahun sebelumnya, Pemkab Subang mampu menyelesaikan pembangunan 92 kilometer jalan. Target serupa kembali dikejar tahun ini agar pada 2027 persoalan jalan rusak bisa dituntaskan secara signifikan.
“Masalah pertanian di wilayah Pantura yang masih sering kekeringan itu PR besar. Lingkungan hidup, soal sampah, juga harus segera dibereskan,” katanya.
Yang paling menonjol, Reynaldy secara tegas membuka ruang partisipasi publik dalam menilai kinerja para kepala OPD. Ia menyatakan siap menerima laporan langsung dari masyarakat jika ditemukan kepala dinas yang tidak bekerja optimal.
“Saya menerima masukan dari semua. Ketika ada beberapa kepala dinas yang tidak sesuai, misalkan kinerjanya, silakan laporkan ke saya,” tegasnya.
Menurut Reynaldy, laporan masyarakat tersebut tidak akan diabaikan. Sebaliknya, akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam evaluasi jabatan.
“Nanti itu akan menjadi bahan pertimbangan saya untuk memindahkan yang bersangkutan,” ujarnya.
Bupati memastikan evaluasi kinerja akan dilakukan dalam jangka waktu enam bulan sejak pelantikan. Evaluasi tersebut akan digelar bersama Sekretaris Daerah dengan menitikberatkan pada capaian target dan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita kasih waktu enam bulan. Setelah itu kita lihat kinerjanya. Tidak ada yang nyaman hari ini,” tandas Reynaldy.
