SUBANG, TINTAHIJAU.COM- Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi runtuhnya bangunan musala Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan korban jiwa.
Dia menekankan bahwa musibah ini harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, khususnya pemerintah, untuk lebih serius hadir dalam pembangunan infrastruktur pondok pesantren.
“Atas nama pribadi dan lembaga, saya menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban dan seluruh civitas pesantren. Semoga Allah memberikan ketabahan, mengampuni yang wafat, serta menyembuhkan yang terluka,” ujar Maman, Kamis (2/10/2025).
Peristiwa nahas itu terjadi pada Senin (29/9) sore ketika musala yang tengah dipakai salat Ashar berjamaah ambruk. Diduga tiang pondasi tidak mampu menahan beban pengecoran lantai empat, sehingga bangunan roboh hingga ke lantai dasar. Hingga Rabu (1/10) malam, tercatat 107 korban berhasil dievakuasi, lima di antaranya meninggal dunia, sementara puluhan lainnya masih tertimbun reruntuhan.
Menurut Basarnas, penyebab ambruknya bangunan musala dipicu kegagalan struktur konstruksi. Gedung yang seharusnya terdiri dari tiga lantai dengan atap cor itu runtuh menimbulkan tumpukan bangunan atau pancake collapse.
Menanggapi hal itu, Maman menegaskan bahwa tragedi ini harus menjadi momentum perbaikan besar dalam pembangunan pesantren di Indonesia.
“Keselamatan santri harus menjadi prioritas utama. Tidak boleh ada kompromi terhadap standar konstruksi. Negara tidak boleh abai, pemerintah harus hadir dan ikut mengawal setiap pembangunan di pondok pesantren,” tegas pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi, Majalengka itu.
Maman menyebutkan, banyak pesantren terpaksa membangun mandiri karena keterbatasan anggaran. Hal itu sering membuat kualitas bangunan seadanya dan rawan bahaya. Untuk itu, ia mendorong pemerintah pusat maupun daerah terlibat aktif, mulai dari perencanaan, fasilitasi, hingga pengawasan pembangunan di pesantren.
“Kementerian Agama harus mendata pesantren yang butuh infrastruktur tambahan, seperti musala atau asrama. Pemerintah daerah juga harus memberikan pendampingan teknis agar pembangunan sesuai standar keamanan. Jangan biarkan ponpes membangun ala kadarnya karena terbatas dana,” jelasnya.
Legislator dari Dapil Jawa Barat IX itu menegaskan, keberadaan pesantren sangat besar kontribusinya bagi bangsa. Karena itu, pembangunan infrastruktur pesantren tidak bisa hanya dibebankan pada pengasuh atau masyarakat semata.
“Pesantren sudah melahirkan banyak SDM unggul bagi bangsa ini. Maka pembangunan pesantren adalah tanggung jawab bersama, pengasuh, pemerintah, dan masyarakat. Negara wajib hadir,” tegas Maman.
Ia pun mengingatkan agar pengelola pesantren di seluruh Indonesia lebih memperhatikan aspek keselamatan fisik bangunan. “Infrastruktur yang aman dan layak adalah syarat mutlak bagi keberlangsungan pesantren. Tragedi ini harus jadi pelajaran agar tak terulang lagi,” tandasnya.
