Ragam

BRIN Sebut Ledakan Ikan Sapu-sapu Jadi Alarm Krisis Ekologis Sungai Ciliwung

×

BRIN Sebut Ledakan Ikan Sapu-sapu Jadi Alarm Krisis Ekologis Sungai Ciliwung

Sebarkan artikel ini
Ikan Sapu-sapu di bantaran Sungai Ciliwung(KOMPAS.com/LIDIA PRATAMA FEBRIAN)

JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Dominasi ikan sapu-sapu di Sungai Ciliwung menjadi peringatan keras atas memburuknya kualitas lingkungan sungai utama yang membelah wilayah Jabodetabek. Fenomena ini bukan menandakan keberhasilan pemulihan ekosistem, melainkan mencerminkan kerusakan serius akibat pencemaran yang berlangsung lama dan semakin kompleks.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan ledakan populasi ikan sapu-sapu justru menandai kegagalan sistem alami Sungai Ciliwung dalam menahan akumulasi limbah. Pencemaran berasal dari limbah domestik, industri, dan pertanian, yang kini diperparah oleh polutan baru seperti mikroplastik serta residu farmasi dan kosmetik.

Peneliti senior BRIN dari Organisasi Riset Energi dan Manufaktur (OREM), Dyah Marganingrum, mengungkapkan kualitas air Sungai Ciliwung terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu. “Kualitas air Sungai Ciliwung semakin menurun disebabkan oleh banyak sumber dan faktor,” ujarnya seperti dilansir dari laman KOMPAS.com,Rabu (19/01/2026).

Penelitian BRIN menunjukkan konsentrasi logam berat timbal (Pb) di hampir seluruh segmen Sungai Ciliwung telah melampaui baku mutu 0,03 mg/L. Konsentrasi Pb di kolom air tercatat berkisar antara 0,045 hingga 0,11 mg/L, dengan nilai tertinggi di wilayah hilir. Sementara itu, di sedimen sungai, kadar Pb bahkan mencapai 0,66 mg/L. Kondisi ini dinilai berisiko tinggi terhadap kesehatan manusia dan keberlanjutan ekosistem perairan.

Dyah menjelaskan, limbah domestik menjadi penyumbang pencemaran terbesar. Sekitar 80 persen air bersih yang digunakan rumah tangga berubah menjadi limbah cair. Hingga kini, sistem pengolahan air limbah domestik belum tersedia secara menyeluruh, sehingga limbah rumah tangga masuk langsung ke badan sungai melalui saluran drainase. Persoalan ini diperparah oleh tingginya timbulan sampah dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai.

Selain itu, perubahan penggunaan lahan di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung serta dampak perubahan iklim menyebabkan fluktuasi debit air yang semakin ekstrem. Pada kondisi debit minimum, beban pencemaran menjadi lebih pekat dan mengancam keberlangsungan biota air.

Dalam kondisi lingkungan yang tertekan, ikan sapu-sapu (Pterygoplichthys sp.) justru berkembang pesat. Spesies invasif ini memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap perairan tercemar. “Keberadaan ikan sapu-sapu bisa dijadikan bio-indikator pencemaran. Dominasi ikan ini menandakan terganggunya keseimbangan ekosistem dan menurunnya keanekaragaman ikan lokal,” kata Dyah.

Lebih jauh, kondisi tersebut berpotensi mengganggu rantai makanan dan memicu biomagnifikasi, yakni akumulasi zat berbahaya di dalam tubuh organisme air yang kemudian dikonsumsi manusia. Dampaknya, menurut Dyah, bisa baru dirasakan bertahun-tahun kemudian.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan A. Sidabalok, menegaskan ikan sapu-sapu tidak dapat dianggap sebagai solusi pencemaran. “Ikan sapu-sapu bukan bio-remediator, melainkan indikator perairan tercemar,” ujarnya. Menurut dia, upaya restocking ikan endemik belum memungkinkan karena kualitas air Sungai Ciliwung belum memenuhi standar kehidupan ikan.

Di bantaran Sungai Ciliwung kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, warga bernama Arief Kamarudin menjadi saksi langsung perubahan kondisi sungai. Sejak kecil ia terbiasa menangkap ikan di Ciliwung, namun kini ikan lokal semakin jarang ditemukan dan digantikan oleh ikan sapu-sapu. Arief bahkan memusnahkan ikan sapu-sapu hasil tangkapan agar tidak berkembang biak kembali, sekaligus mengedukasi publik melalui media sosial.

Bagi para peneliti, dominasi ikan sapu-sapu merupakan alarm ekologis bahwa Sungai Ciliwung berada di ambang krisis. Pemulihan sungai dinilai tidak cukup dengan pembersihan visual, melainkan memerlukan pendekatan terpadu lintas sektor, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Jika penanganan terlambat, biaya pemulihan ekosistem diperkirakan akan jauh lebih besar.

Sumber: KOMPAS.com