JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengumumkan bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang gagal menerima bantuan sosial (bansos) terus mengalami penurunan. Dari total 768.381 KPM yang sebelumnya mengalami kendala penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kini sebanyak 405.232 KPM telah berhasil menerima haknya.
Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Selasa (24/6/2025), Gus Ipul menjelaskan bahwa penyaluran dilakukan usai proses Buka Rekening Kolektif (Burekol). “Sebanyak 405.232 KPM sudah berhasil diproses salur, sementara 363.149 KPM lainnya yang masih melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan terus diperbaiki,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, gagalnya penyaluran bansos disebabkan oleh sejumlah persoalan administrasi seperti perubahan nama, perbedaan nama pada rekening, rekening pasif, hingga kartu yang belum aktif atau belum terbit. “Hal-hal ini yang menyebabkan terjadi gagal transfer,” jelasnya.
Hingga kini, realisasi penyaluran bansos PKH telah menjangkau 8.042.979 KPM atau sekitar 80,43 persen dari target. Sedangkan untuk bansos Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sudah disalurkan kepada 15.159.958 KPM atau 82,95 persen.
Namun, masih terdapat 1.945.399 KPM PKH (19,4 persen) dan 2.723.515 KPM BPNT (14,9 persen) yang sedang dalam proses pembukaan rekening. Selain itu, 11.622 KPM PKH (0,12 persen) dan 393.610 KPM BPNT (2,2 persen) masih menjalani proses perbaikan data.
Gus Ipul juga memaparkan bahwa penebalan bansos PKH sebesar Rp200 ribu untuk bulan Juni dan Juli bagi 18,3 juta KPM digabungkan dengan penyaluran sembako reguler. “Kalau ditotal, setiap KPM menerima Rp1 juta—yakni Rp600 ribu dari BPNT dan Rp400 ribu dari penebalan PKH selama dua bulan,” terangnya.
Kemensos, lanjut Gus Ipul, bekerja sama dengan Bank Himbara—yakni BRI, Mandiri, dan BSI—dalam proses verifikasi kartu dan percepatan pembukaan rekening. “Bank sedang mengidentifikasi KPM yang sudah memiliki rekening. Sementara untuk rekening bermasalah akan dilakukan konfirmasi dan perbaikan nama,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa proses buka rekening kolektif membutuhkan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pemutakhiran data menjadi sangat penting. Tercatat, dari bulan Mei hingga kini, terdapat 389.318 masyarakat yang mengajukan usulan dan 5.453 pengajuan sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos.
Seluruh usulan dan sanggahan ini akan diverifikasi bersama data dari operator SIKS-NG Dinas Sosial dan pemerintah desa/kelurahan untuk menentukan kelayakan penerima. “Kami membuka banyak jalur pengaduan. Selain aplikasi Cek Bansos, masyarakat bisa menghubungi command center 171 yang aktif 24 jam,” imbuhnya.
Sebagai tambahan, Gus Ipul menyebutkan bahwa mulai 1 Juli 2025, masyarakat juga bisa datang langsung ke dinas sosial setempat untuk melakukan pemutakhiran data bansos.
Dengan berbagai upaya ini, Kemensos berharap penyaluran bansos semakin tepat sasaran dan menjangkau seluruh masyarakat yang berhak menerima.
