MAJALENGKA, TINTAHIJAU.COM – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Barat menegaskan telah mengantongi legitimasi hukum resmi dan siap menertibkan penggunaan nama serta atribut organisasi yang tidak sah.
Kepengurusan Kadin Jawa Barat masa bakti 2025–2030 di bawah kepemimpinan Almer Faiq Rusydi telah menerima Surat Keputusan (SK) Nomor: SKEP/220/DP/XI/2025. SK tersebut diterbitkan oleh Kadin Indonesia dan ditandatangani Ketua Umum Anindya Novyan Bakrie pada 25 November 2025.
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum Kadin Jabar, Akhmad Hidayatullah, menegaskan bahwa legalitas tersebut menjadi landasan kuat dalam menjalankan roda organisasi. “Kami telah sah secara konstitusi dan legitimate untuk menjalankan roda organisasi ke depan,” ujar Akhmad, Minggu (19/4/2026).
Ia menambahkan, pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan nama organisasi.
“Kami memberikan peringatan tegas bagi siapa pun yang menggunakan nama, logo, serta melakukan aktivitas mengatasnamakan Kadin Jawa Barat tanpa izin resmi. Hal itu akan kami tindak lanjuti secara hukum,” tegasnya.
Menurutnya, langkah penertiban ini akan berjalan seiring dengan penguatan internal organisasi. “Legalitas ini bukan hanya pengakuan, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga marwah organisasi agar tetap profesional dan tidak disalahgunakan,” ucapnya.
Selain itu, Kadin Jabar dalam waktu dekat akan menggelar Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) guna menyusun program kerja serta memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat daerah.
Sejalan dengan mandat tersebut, Kadin Jabar juga memiliki kewenangan penuh dalam menyelenggarakan Musyawarah Kabupaten (Mukab) dan Musyawarah Kota (Mukota) di 17 wilayah yang tengah memasuki masa transisi kepemimpinan.
Hingga saat ini, Kadin Jabar telah mengawal proses suksesi di tiga wilayah, yakni Kota Cirebon, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Karawang.
Terbaru, Mukab Kabupaten Karawang yang digelar pada 15 April 2026 di Hotel Grand Mercure Karawang menetapkan Rafiudin sebagai ketua secara aklamasi setelah tercapai kesepakatan mufakat antar calon.
Melalui Rapimprov mendatang, Kadin Jabar berkomitmen menjadi motor penggerak dunia usaha yang profesional dan transparan, sekaligus mendorong Jawa Barat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang unggul.
