SUBANG, TINTAHIJAU.COM- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pendisiplinan di sekolah tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan.
Hal itu disampaikan saat ia berkunjung ke SMPN 2 Jalancagak, Subang, Jumat (7/11/2025), menanggapi kasus dugaan kekerasan antara guru dan siswa yang sebelumnya viral di SMPN 2 Jalancagak.
Menurut Dedi, sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan kedisiplinan siswa, tetapi harus dilakukan dengan cara yang mendidik dan tidak menyakiti.
“Sanksi terkait pendisiplinan menurut saya jangan kekerasan. Sekolah harus mengajarkan disiplin pada siswa,” ujar Dedi Mulyadi.
Ia menilai, guru tetap perlu bersikap tegas agar proses pendidikan berjalan dengan baik. Namun, ketegasan itu tidak boleh berubah menjadi tindakan kekerasan karena berisiko besar, baik bagi siswa maupun guru itu sendiri.
“Guru harus tegas mengambil tindakan, tapi tidak boleh kekerasan. Resikonya terlalu tinggi,” lanjutnya.
Dedi juga menyinggung bahwa kasus serupa di daerah lain bisa saja berujung pidana jika tidak ditangani dengan bijak. Ia mencontohkan, di Bandung pernah terjadi kasus serupa yang berujung hukuman penjara lima bulan bagi pelaku.
Dalam kesempatan itu, Dedi mendorong agar sekolah menerapkan sanksi-sanksi yang bersifat edukatif, bukan fisik.
“Sanksinya gampang aja — bersihin sampah, babat rumput, ngepel ruang kelas, atau bantu guru nulis. Bisa juga sanksi sesuai kelemahannya, misalnya anak lemah di matematika, ya latih terus berhitung tiap hari. Jadi sanksinya malah bikin anak itu jadi pintar,” jelasnya.
Seperti diketahui, kasus dugaan kekerasan di SMPN 2 Jalancagak bermula ketika seorang guru, Rana Saputra, diduga menampar siswa yang terlambat masuk sekolah dan melompati pagar. Peristiwa itu viral setelah video cekcok antara guru dan orang tua siswa tersebar di media sosial.
Kehadiran Dedi Mulyadi di Subang menjadi upaya untuk menengahi persoalan tersebut agar tidak berlarut dan menjadi pelajaran bagi semua pihak, baik guru, siswa, maupun orang tua.
