INDRAMAYU, TINTAHIJAU.com — Musim rendeng telah berlalu di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Para petani kini mulai memasuki musim tanam kedua atau dikenal sebagai musim gaduh. Hamparan hijau tanaman padi telah kembali memenuhi lahan pertanian, seperti terlihat di Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana.
Meskipun hasil panen pada musim rendeng lalu dinilai cukup baik secara agregat, para petani mengaku keuntungan yang diperoleh tetaplah tipis. Salah seorang petani asal Tukdana, Try (34), mengatakan bahwa rata-rata hasil panen di lahan satu hektare mencapai sekitar 7 hingga 8 ton gabah. Namun karena mayoritas petani hanya menyewa lahan, keuntungan bersih yang didapat jauh dari harapan.
“Kalau dihitung-hitung, paling bersih dapatnya kurang dari sejuta per bulan,” ujarnya kepada detikJabar, Selasa (15/7/2025). Ia menjelaskan bahwa sebagian besar pendapatan dari panen habis untuk menutup biaya sewa lahan dan modal tanam.
Try mengaku tak kapok. Meski dihadapkan pada tantangan seperti serangan hama atau hasil panen yang fluktuatif, ia tetap konsisten menanam padi sebagai bentuk keberlanjutan hidup. “Nekat itu modalnya,” katanya singkat.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu Sugeng Heriyanto mengungkapkan bahwa sekitar 98 persen lahan sawah di wilayahnya sudah dipanen. Hanya beberapa area seperti di Krangkeng dan Arahan yang masih tertinggal akibat faktor teknis.
“Secara umum rata-rata produksi musim rendeng ini mencapai 7 ton per hektare,” jelas Sugeng. Ia menambahkan bahwa total produksi gabah kering panen (GKP) selama musim rendeng tahun ini menembus angka 800 ribu ton.
Dengan total luas sawah mencapai 135 ribu hektare, Indramayu kembali mencatatkan diri sebagai daerah dengan produktivitas padi tertinggi di Jawa Barat.
Meski produksi tinggi secara makro, cerita dari para petani seperti Try menjadi pengingat bahwa tingginya produksi belum tentu sejalan dengan kesejahteraan petani. Tantangan biaya produksi, kepemilikan lahan, dan margin keuntungan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah dan pemangku kebijakan pertanian di daerah.
