JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Belakangan ini, media sosial ramai membicarakan keluhan terkait stok obat bagi pasien BPJS Kesehatan yang sering kosong. Isu ini mencuat melalui unggahan akun Instagram @mood.jakarta pada Kamis, 9 Januari 2025, yang awalnya viral di TikTok. Dalam unggahan tersebut, pasien mempertanyakan mengapa obat bagi peserta BPJS Kesehatan kerap tidak tersedia.
Salah satu penyebab yang disebutkan adalah keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan ke rumah sakit. Hal ini disinyalir mengganggu kelancaran pasokan obat-obatan bagi pasien.
Namun, benarkah keterlambatan pembayaran klaim tersebut menjadi penyebab utama?
Penjelasan BPJS Kesehatan
Rizzky Anugerah, Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, membantah narasi tersebut. Menurutnya, tanggung jawab ketersediaan obat tidak sepenuhnya berada di bawah BPJS Kesehatan.
“Tanggung jawab ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan, sesuai dengan kewenangan masing-masing,” jelas Rizzky pada Kamis, 9 Januari 2025, seperti dikutip dari Kompas.com.
Hal ini juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, khususnya Pasal 58, yang menyebutkan adanya pembagian tanggung jawab dalam memastikan ketersediaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
Rizzky juga menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak pernah menolak klaim yang diajukan rumah sakit dengan alasan kekurangan dana. “Seluruh klaim akan diproses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Solusi bagi Pasien BPJS Kesehatan
Lebih lanjut, Rizzky menyatakan bahwa setiap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang masih aktif dan telah mengikuti prosedur yang berlaku tetap dapat menerima manfaat obat secara gratis.
Meski begitu, BPJS Kesehatan mengingatkan bahwa penyelesaian masalah ketersediaan obat memerlukan koordinasi yang baik antara semua pihak terkait, termasuk fasilitas kesehatan, pemerintah, dan BPJS Kesehatan sendiri.
Ketersediaan obat bagi pasien BPJS Kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPJS, tetapi melibatkan berbagai pihak lain. Isu yang muncul di media sosial perlu dilihat secara komprehensif agar tidak menimbulkan salah paham. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan koordinasi untuk memastikan layanan kesehatan tetap optimal bagi peserta BPJS Kesehatan.
Sumber: Kompas.com, Kompas TV
