JAKARTA, TINTAHIJAU.com – TikTok, aplikasi video populer yang digunakan oleh lebih dari 170 juta warga Amerika, menghadapi ancaman penutupan akses di Amerika Serikat mulai Minggu, kecuali ada tindakan konkret dari pemerintahan Presiden Joe Biden. Keputusan ini mengikuti putusan Mahkamah Agung AS yang menguatkan larangan terhadap aplikasi tersebut, sebagaimana dilaporkan Anadolu Agency.
Undang-undang yang ditandatangani Presiden Joe Biden pada April lalu mengharuskan TikTok untuk menjual operasinya di AS kepada pembeli lokal sebelum batas waktu yang ditentukan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi data pengguna AS dari potensi akses pihak asing. Meski demikian, penegakan larangan tersebut kini berada di tangan Presiden terpilih Donald Trump, yang dijadwalkan dilantik pada Senin mendatang.
TikTok, dalam pernyataannya, menyebutkan bahwa respons pemerintah AS terhadap situasi ini tidak memberikan kepastian yang cukup. “Pernyataan dari Gedung Putih Biden dan Departemen Kehakiman gagal memberikan klarifikasi yang dibutuhkan penyedia layanan penting untuk menjaga akses bagi jutaan pengguna TikTok di AS,” kata TikTok.
Perusahaan itu memperingatkan bahwa jika pemerintahan Biden tidak segera memberikan jaminan bahwa larangan tersebut tidak akan diberlakukan, TikTok terpaksa menghentikan layanannya pada 19 Januari.
Meskipun Presiden Trump memberikan indikasi bahwa ia mungkin tidak akan memberlakukan larangan itu, Mahkamah Agung menolak banding dari pihak pemilik aplikasi. Banding tersebut mengklaim bahwa larangan tersebut melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS, namun putusan pengadilan memastikan larangan tetap berlaku.
Dengan situasi hukum yang kompleks dan tenggat waktu yang semakin dekat, nasib TikTok di AS berada dalam ketidakpastian. TikTok hanya dapat melanjutkan operasinya jika ada keputusan tegas dari pemerintah untuk membatalkan atau menunda larangan tersebut.
Sementara itu, jutaan pengguna AS menghadapi kemungkinan kehilangan akses terhadap
