Majalengka, TINTAHIJAU.COM – Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah kembali mencuat. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara terbuka menyampaikan gagasan agar pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui mekanisme DPRD atau penunjukan Presiden.
Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, mengatakan gagasan tersebut merupakan hasil diskusi panjang di internal partai yang hingga kini masih terus dikaji dan dievaluasi.
“Wacana itu sudah lama disampaikan oleh Ketua Umum kami, Cak Imin. Di DPP kami terus berdiskusi, mensimulasikan berbagai kemungkinan, dan melihat dampaknya,” ujar Syaiful Huda di sela peresmian Kantor DPC PKB Kabupaten Majalengka, Sabtu (27/12/2025).
Menurut Syaiful, pada tahap awal, PKB lebih dulu mendorong opsi pemilihan gubernur yang dilakukan oleh Presiden atau DPRD Provinsi. Namun, dalam perkembangan terakhir, muncul pula wacana agar pemilihan bupati dan wali kota dilakukan melalui DPRD.
“Yang terbaru memang dilemparkan juga opsi untuk bupati dan wali kota. Ini masih terus kami monitoring dan evaluasi,” jelasnya.
Meski demikian, Syaiful menegaskan bahwa gagasan tersebut belum menjadi keputusan final partai. PKB masih membuka ruang dialog, termasuk dengan partai politik lain, untuk melihat sejauh mana wacana ini dapat diterima secara nasional.
“Belum ada koordinasi resmi dengan partai-partai lain, walaupun ada beberapa yang memiliki pandangan serupa,” katanya.
Di luar isu sistem Pilkada, PKB Jawa Barat juga mulai mempersiapkan diri menghadapi Pemilu dan Pilkada 2029. Syaiful menyebut, partainya tengah memetakan sejumlah tokoh potensial yang dinilai memiliki pengaruh kuat di masyarakat Jawa Barat.
“Banyak tokoh yang kami siapkan dan terus kami godok. Targetnya jelas, kursi PKB di 2029 harus naik semaksimal mungkin,” pungkasnya.
