SUBANG, TINTAHIJAU.COM— Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali menuai perlawanan. DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Subang menyatakan penolakan tegas, sejalan dengan sikap resmi partai di tingkat pusat.
Ketua DPC PDIP Subang, H. A. Kosim, menegaskan bahwa sikap partainya satu garis dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, Pilkada langsung masih menjadi kanal paling relevan untuk menjaga kualitas demokrasi dan keberpihakan pada rakyat.
“Intinya kami mengikuti keputusan partai. Ada pertimbangan menghindari konflik dan persoalan pendanaan, tapi justru anggaran lebih baik dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terutama infrastruktur,” kata Kosim.
Nada yang lebih keras disampaikan Sekretaris DPC PDIP Subang, H. Adik. Ia menyebut wacana Pilkada via DPRD sebagai upaya pembodohan politik terhadap rakyat yang, katanya, kini semakin melek demokrasi.
“Seolah-olah rakyat disuruh ‘tahu jadi saja, tahu ada pemimpin’. Ini berbahaya dan merupakan degradasi demokrasi,” tegas Adik.
Adik juga membantah dalih mahalnya biaya politik sebagai alasan mengembalikan Pilkada ke DPRD. Menurutnya, biaya besar bukan kehendak rakyat, melainkan problem desain kompetisi politik yang semestinya dibenahi, bukan dipangkas dengan mencabut hak pilih publik.
“Kalau tidak ada modal, jangan dipaksakan. Bersainglah lewat kemampuan, gagasan, dan edukasi politik. Sekarang banyak platform media, manfaatkan itu,” ujarnya.
Ia menambahkan, biaya kampanye dan sosialisasi justru memberi manfaat langsung bagi rakyat dalam bentuk informasi dan partisipasi. Bahkan, Adik menilai modal besar bukan jaminan kemenangan. “Faktanya, banyak yang bermodal besar kalah. Rakyat sudah pintar—uang bisa diambil, pilihan tetap berdasarkan pertimbangan sendiri,” tandasnya.
Sikap PDIP Subang ini menegaskan garis perlawanan terhadap setiap upaya memundurkan kedaulatan rakyat. Bagi banteng Subang, Pilkada langsung bukan sekadar mekanisme, melainkan fondasi demokrasi yang tak boleh ditawar.
