JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Sikap itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Senin (21/1).
Menurut Listyo, posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden sudah ideal untuk menjalankan fungsi pelayanan masyarakat di bidang keamanan dan penegakan hukum.
“Mohon maaf, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus,” kata Listyo.
Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan peserta rapat. Listyo menilai, menempatkan Polri di bawah kementerian sama dengan melemahkan institusi, negara, bahkan Presiden. Ia menegaskan lebih memilih dicopot dari jabatan Kapolri daripada Polri berada di bawah kementerian atau dibentuk kementerian kepolisian.
“Oleh karena itu, apabila ada pilihan apakah polisi tetap di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” kata Listyo.
Ia juga menolak tawaran menjadi menteri kepolisian dan menegaskan sikapnya di hadapan jajaran Polri.
“Kalau saya harus memilih, kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA, ‘mau ndak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’. Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan bapak-ibuk sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian, dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” kata Listyo.
Listyo menambahkan, Polri di bawah Presiden memungkinkan institusi bergerak cepat tanpa potensi tumpang tindih kewenangan atau “matahari kembar”.
“Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” imbuhnya.
Sumber: CNN Indonesia
