JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi ratusan lulusan SMA atau sederajat untuk ditempatkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Langkah ini diambil guna memperkuat operasional teknis di lapangan yang saat ini dinilai sangat mendesak.
Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan DJBC, Budi Prasetiyo, menjelaskan bahwa usulan ini bertujuan mengoptimalkan tugas pelayanan dan pengawasan. Saat ini, pihaknya masih menunggu persetujuan formal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). “Usulan tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC, khususnya guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas di lapangan,” ujar Budi, Selasa (14/3).
Budi menambahkan, jika izin telah terbit, proses seleksi akan mengikuti prosedur standar dari KemenPANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Apabila telah memperoleh persetujuan, pelaksanaan rekrutmen nantinya akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh KemenPANRB dan BKN sebagaimana mekanisme seleksi CPNS pada umumnya,” tambahnya sembari mengingatkan warga agar waspada terhadap penipuan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan kuota yang disiapkan mencapai sekitar 380 posisi. Ia berharap proses ini bisa segera terealisasi karena kebutuhan tenaga teknis di level bawah tidak bisa ditunda lagi. “Kalau di Keuangan (Kemenkeu) sendiri, seperti saya bilang dulu, kita buka di Bea Cukai sekitar 380 lulusan SMA. Karena saya perlu orang juga yang betul-betul di level teknis di lapangan. Mungkin bulan depan dibuka,” kata Purbaya di kantornya.
Purbaya memastikan tidak ada kendala anggaran dalam rekrutmen tahun ini, meski eksekusi sepenuhnya berada di bawah wewenang MenpanRB. “CPNS ada di MenpanRB. Anggaran harusnya ada,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Menteri PANRB Rini Widyantini mengisyaratkan bahwa seleksi CPNS 2026 akan difokuskan pada lulusan baru (fresh graduate) untuk mengganti sekitar 160 ribu ASN yang pensiun pada 2025. “Kami juga kan sudah menyediakan sekitar 160 ribu pensiun yang memang harus diisi,” ungkap Rini. Saat ini, KemenPANRB tengah memetakan kebutuhan kompetensi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebelum membuka pendaftaran secara resmi.
Sumber: CNN Indonesia
