JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Penasihat Khusus Bidang Pertahanan Nasional Dudung Abdurahman dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/4). Pertemuan maraton ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari dinamika keamanan global hingga langkah mempertahankan stabilitas ekonomi nasional.
Setibanya di Istana, Dudung Abdurahman menyatakan bahwa pertemuannya dengan Presiden difokuskan pada pemberian saran terkait isu-isu strategis nasional dan internasional. Pembahasan tersebut menyoroti dinamika geopolitik global yang tengah berkembang.
Selain itu, Dudung juga merespons isu terkait wacana blanket overflight dan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat (AS). Ia menegaskan bahwa setiap pelanggaran wilayah udara tanpa izin tidak dapat dibenarkan menurut hukum internasional.
“Saya kan Penasihat Presiden, tentunya mungkin ada hal-hal yang beliau minta saran masukan. Biasanya beliau suka minta saran masukan dari kita,” ujar Dudung seperti yang dilansir di aman CNN Indonesia, Rabu, (22/4/2026).
Usai bertemu Dudung, Presiden Prabowo melanjutkan agenda dengan menggelar pertemuan tertutup bersama Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebutkan bahwa diskusi ini berfokus pada kondisi ekonomi nasional dan perkembangan situasi global.
Teddy menegaskan, aktivitas ekonomi domestik saat ini dinilai masih sangat terjaga dan stabil. Namun, pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan guna merespons dampak ketidakpastian global.
“Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk merespons dampak konflik global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan,” jelas Teddy.
Dalam pertemuan tersebut, Luhut turut memaparkan skenario kebijakan strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali. Salah satu instrumen utamanya adalah melalui penguatan digitalisasi pemerintahan (govtech).
Digitalisasi ini juga mencakup mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih transparan dan tepat sasaran. “Digitalisasi bantuan sosial saat ini tengah diuji coba di Banyuwangi dan akan diperluas ke 42 kabupaten/kota,” tambah Teddy.
Lebih lanjut, pertemuan ini juga memetakan peluang strategis Indonesia di tengah dinamika global. Pemerintah tengah membidik arus modal masuk, khususnya dari kawasan Timur Tengah. Langkah ini akan didorong melalui percepatan pembentukan Indonesia Financial Center untuk memperkuat daya saing dan daya tarik investasi nasional.
