JAKARTA, TINTAHIJAU.COM — Anggota Komisi VIII DPR RI, KH. Maman Imanulhaq, mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap tata kelola daycare menyusul mencuatnya kasus kekerasan terhadap anak dan balita di tempat penitipan anak.
Menurut Kiai Maman, penanganan perkara tersebut tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku, tetapi juga harus membongkar akar persoalan yang menyebabkan kekerasan bisa terjadi.
“Jangan hanya tangkap pelaku di lapangan. Bongkar sistem yang membiarkan ini terjadi. Jangan tutup mata pada sistem yang gagal,” kata Kiai Maman kepada wartawan, Senin (27/4).
Ia menilai kasus serupa menjadi bukti lemahnya pengawasan negara terhadap lembaga penitipan anak yang kini semakin banyak, khususnya di wilayah perkotaan. Padahal, masyarakat menggantungkan kebutuhan pengasuhan anak kepada layanan tersebut.
Kiai Maman mengatakan banyak orang tua terpaksa menitipkan anak karena tuntutan ekonomi dan pekerjaan. Namun negara, kata dia, belum sepenuhnya menjamin standar keamanan dan kualitas layanan daycare.
“Orang tua menitipkan anak untuk dijaga, bukan untuk disakiti. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ini pengkhianatan terhadap kepercayaan publik,” ujarnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu juga menyoroti lemahnya pengawasan perizinan dan minimnya standar kompetensi pengasuh. Kondisi tersebut dinilai membuka celah terjadinya kekerasan berulang.
Ia meminta pemerintah menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan dan perlindungan anak di seluruh lembaga penitipan anak.
“Kalau kasus seperti ini terus berulang, berarti ada yang salah dengan sistemnya. Dan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan memenjarakan pelaku,” katanya.
Kiai Maman menegaskan Komisi VIII DPR RI akan mendorong langkah konkret pemerintah agar perlindungan anak menjadi prioritas utama dalam kebijakan layanan pengasuhan.
“Kalau negara tidak segera membenahi ini, kita sedang membiarkan tragedi yang sama menunggu korban berikutnya,” pungkas Pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi tersebut.
