BANDUNG, TINTAHIJAU.COM – Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat dinilai belum menjadi kebutuhan yang mendesak untuk dibahas saat ini. Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, dr. Encep Sugiana, menilai pemerintah sebaiknya memprioritaskan penyelesaian berbagai persoalan yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Menurut Encep, Jawa Barat saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan besar di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan hingga pemerataan pembangunan. Karena itu, pembahasan mengenai perubahan nama provinsi dinilai belum layak menjadi agenda prioritas.
“Kalau saya memandang, pergantian nama Provinsi Jawa Barat belum menjadi sesuatu yang urgen untuk dibahas sekarang. Kita sedang menghadapi banyak persoalan yang membutuhkan solusi nyata, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan berbagai persoalan lain yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah provinsi seharusnya lebih fokus memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, perubahan nama provinsi juga belum tentu memberikan dampak terhadap percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Belum tentu dengan mengubah nama provinsi, kesejahteraan masyarakat menjadi lebih cepat meningkat. Karena itu, kita harus melihat dulu urgensinya. Kalau memang belum mendesak, saya rasa tidak perlu menjadi pembahasan utama saat ini,” katanya.
Encep menilai masih banyak program pembangunan yang membutuhkan perhatian serius. Di antaranya penataan infrastruktur jalan, pembangunan penerangan jalan umum, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pemerataan akses sekolah negeri di wilayah yang masih membutuhkan.
Ia juga menyoroti program kerja sama pemerintah dengan sekolah swasta agar layanan pendidikan semakin merata dan berkualitas.
Selain sektor pendidikan, Encep menekankan pentingnya peningkatan layanan kesehatan. Ia mencontohkan rencana pengambilalihan rumah sakit di wilayah Pantura menjadi rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta penguatan fasilitas di sejumlah rumah sakit provinsi, termasuk Rumah Sakit Pameungpeuk, agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif.
Di sektor ketenagakerjaan, Encep berharap masuknya investasi ke Jawa Barat dapat diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal. Untuk itu, menurutnya, pemerintah perlu memperkuat program peningkatan kualitas sumber daya manusia agar angkatan kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Lebih baik sekarang kita fokus mencari solusi atas berbagai persoalan pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, termasuk menekan angka pengangguran melalui investasi dan penyiapan SDM yang siap memasuki dunia kerja,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dibandingkan membahas isu perubahan nama provinsi yang dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini.
