JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) akan tetap dilanjutkan meski Pilkada Serentak 2024 semakin dekat. Hal ini disampaikan Gus Ipul sebagai respons atas usulan dari beberapa pihak agar penyaluran bansos dihentikan sementara menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 November 2024.
Dalam keterangannya di Gedung DPR, Jakarta, pada Selasa (12/11/2024), Gus Ipul menjelaskan bahwa distribusi bansos sudah memiliki jadwal yang terencana dan harus tetap dijalankan sesuai jadwal tersebut.
“Kan kita ada jadwal ya untuk pencairan itu, sekarang sudah triwulan keempat dan sebagian triwulan ketiga, ya sesuai dengan jadwal aja, sesuai dengan jadwal,” jelas Gus Ipul.
Ia menegaskan bahwa fokus utama dari penyaluran bansos adalah agar bantuan tersebut tepat sasaran dan diberikan tepat waktu, tanpa ada agenda politik yang mempengaruhi proses distribusi.
Penyaluran Bansos Tidak Ada Kaitan dengan Politik
Gus Ipul, yang juga menjabat sebagai Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menekankan bahwa penyaluran bansos oleh Kementerian Sosial murni dilakukan untuk kepentingan masyarakat dan tidak terkait dengan kepentingan politik apapun. Ia juga mengingatkan para pendamping sosial dan pilar-pilar sosial yang bekerja membantu penyaluran bansos agar menjalankan tugas dengan baik dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
“Nanti kalau ada kelihatan pelanggaran kan akan disanksi. Ini saya sudah titip pesan kepada teman-teman pendamping ya atau pilar-pilar sosial yang membantu kerja Kementerian Sosial ya untuk mengerti tugas-tugas mereka dengan baik dan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan. Itu aja ya, mari sama-sama kita awasi,” ujar Gus Ipul.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan dukungannya terhadap usulan dari Komisi II DPR RI untuk menghentikan sementara penyaluran bansos hingga Pilkada Serentak selesai. Menurut Bima Arya, langkah ini perlu dilakukan guna mencegah penyalahgunaan bansos untuk kepentingan politik.
“Nanti kami sudah menangkap dengan baik pesannya supaya Bansos ini tidak disalahgunakan. Kami akan langsung lakukan pembahasan begitu ya. Tapi esensinya, substansinya, kami setuju,” kata Bima Arya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/11).
Mensos Gus Ipul mengimbau masyarakat untuk ikut serta mengawasi penyaluran bansos agar tetap berjalan sesuai ketentuan. Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat membantu mencegah adanya pelanggaran yang mungkin terjadi di lapangan, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak.
Dengan komitmen pemerintah untuk menjaga transparansi dan ketepatan dalam penyaluran bantuan, diharapkan bansos dapat benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan tanpa adanya kepentingan politik yang mempengaruhi proses tersebut.
